TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah menambah Rp 2,7 triliun untuk pelaksanaan asuransi kesehatan keluarga miskin tahun ini. Jumlah ini menambah sisa anggaran tahun lalu yang masih tersedia di PT Askes sebesar Rp 900 miliar."Totalnya Rp 3,6 triliun," kata Kepala Pusat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan, Ida Bagus Indra Gotama, ketika dihubungi Tempo kemarin.Jumlah itu sesuai kebutuhan anggaran untuk membiayai asuransi kesehatan 60 juta orang miskin di Indonesia selama setahun dengan premi tetap Rp 5 ribu per orang.Adapun sisa anggaran tahun lalu digunakan untuk pembayaran asuransi triwulan pertama tahun ini. "Tambahan Rp 2,7 triliun digunakan untuk sembilan bulan berikutnya," kata Indra.Menurut Indra, pembayaran asuransi tahun ini ke pusat-pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit akan berbeda dari tahun lalu. Tahun lalu puskesmas dan rumah sakit harus mengajukan klaim tagihan terlebih dahulu ke PT Askes. Cara ini dinilai menghambat kinerja puskesmas dan rumah sakit.Tahun ini pemerintah akan memberikan uang muka 50 persen kepada rumah sakit dari rata-rata tagihan bulan sebelumnya. Pembayaran dilakukan tiap bulan. Tujuannya untuk memperlancar kinerja rumah sakit.Untuk puskesmas, pembayaran dilakukan dengan menghitung jumlah masyarakat miskin di satu kecamatan kemudian dikalikan Rp 1.000. "Pembayaran juga dilakukan tiap bulan," kata Indra.ami afriatni
Berita terkait
Penghapusan Kelas Rawat Inap, BPJS Kesehatan akan Gandeng Asuransi Swasta
23 jam lalu
Pembagian kelas rawat inap peserta BPJS Kesehatan dihapus. BPJS Kesehatan membuka kemungkinan kerja sama dengan asuransi swasta.
Baca SelengkapnyaJokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta
2 hari lalu
YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.
Baca SelengkapnyaOJK Tambah Kriteria Konglomerasi Keuangan di Rancangan Peraturan OJK yang Baru
4 hari lalu
Dalam Rancangan Peraturan OJK yang baru, total aset konglomerasi keuangan paling sedikit Rp 20 triliun sampai dengan kurang dari Rp 100 triliun.
Baca SelengkapnyaSerba-serbi Asuransi: Perbedaan Antara Aktuaria dan Aktuaris
8 hari lalu
Meskipun seringkali digunakan secara bergantian, Aktuaria dan Aktuaris memiliki perbedaan yang signifikan dalam konteks peran, tanggung jawab, dan aplikasi industri.
Baca SelengkapnyaEks Menteri Keamanan Panama Menang Pilpres dengan Dukungan Mantan Presiden
11 hari lalu
Eks menteri keamanan Panama memenangkan pilpres setelah menggantikan mantan presiden Ricardo Martinelli dalam surat suara.
Baca SelengkapnyaKepala Bappenas Sanjung Pemerintahan Jokowi: Ekonomi RI Stabil di Kisaran 5 Persen
11 hari lalu
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyanjung pemerintahan Presiden Jokowi karena pertumbuhan ekonomi RI stabil pada kisaran 5 persen.
Baca SelengkapnyaPBB: Kehancuran Bangunan di Gaza Terburuk Sejak PD II, Butuh Biaya Rekonstruksi Hingga US$40 Miliar
14 hari lalu
PBB melaporkan kehancuran perumahan di Gaza akibat serangan brutal Israel sejak 7 Oktober merupakan yang terburuk sejak Perang Dunia II.
Baca Selengkapnya10 Negara Termiskin di Dunia Berdasarkan PDB per Kapita
21 hari lalu
Berikut ini daftar negara termiskin di dunia pada 2024 berdasarkan PDB per kapita, semuanya berada di benua Afrika.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Bertemu Managing Director IFC, Apa Saja yang Dibicarakan?
26 hari lalu
Sri Mulyani melakukan pertemuan bilateral dengan Managing Director IFC Makhtar Diop di Washington DC, Amerika Serikat. Apa saja yang dibicarakan?
Baca SelengkapnyaBanyak dibutuhkan di Bidang Asuransi, Mengenal Profesi Aktuaris
28 hari lalu
Menjadi seorang aktuaris memang tidak mudah karena dalam pekerjaannya mengaplikasikan beberapa ilmu sekaligus seperti matematika hingga statistika.
Baca Selengkapnya
