TEMPO Interaktif, Solo:Konflik Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung membuat DPR prihatin. Menurut Wakil Ketua DPR, Zaenal Ma'arif, perseteruan yang berlanjut hingga saling lapor ke kepolisian membuktikan carut marutnya sistem hukum di Indonesia."Seharusnya kedua lembaga itu saling menahan diri untuk tidak saling menyerang. Lebih baik kalau mereka duduk bersama membicarakan masalah yang dihadapi," kata Zaenal kepada Tempo hari ini.Menurut Zaenal, sebagai lembaga yang dulu melakukan seleksi terhadap Komisi Yudisial dan juga hakim agung, DPR merasa apa yang terjadi pada kedua lembaga itu sudah tidak sehat lagi. Sebagai pimpinan DPR, dia mengajukan diri sebagai mediator agar para anggota Komisi Yudisial dan para hakim agung bersedia untuk berdialog. "Tetapi dengan syarat, langkah mereka yang saling lapor ke polisi itu dicabut dulu," ujarnya.Zaenal menyayangkan pertemuan delapan hakim agung dengan pengacara yang dikabarkan membahas soal pembubaran Komisi Yudisial. Menurut dia, bila hal itu benar maka justru desakan untuk segera dilakukannya seleksi hakim agung akan semakin menguat. Apalagi keberadaan Komisi Yudisial merupakan perintah undang-undang."Jelas tidak mungkin kalau akan dibubarkan begitu saja hanya karena berkonflik. Lebih baik kedua lembaga itu segera bertemu dan menyelesaikan persoalan daripada malah mencari masalah baru," kata dia.Imron Rosyid