Revisi UU Antiterorisme, DPR Tawarkan Ini

Reporter

Editor

Grace gandhi

Rabu, 20 Januari 2016 05:20 WIB

Sejumlah warga dan aktivis berdoa dalam sebagai aksi simpatik terhadap korban ledakan bom di lokasi ledakan di Sarinah, Jakarta, 18 Januari 2016. Ledakan bom mengguncang kawasan ini pada Kamis (14/1). TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin mengatakan parlemen secara umum setuju jika pemerintah ingin merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Menurut Ade, dewan menawarkan dua opsi kepada pemerintah jika ingin merevisi.

"Kami setuju untuk dilakukan revisi. Cuma kami memberikan pandangan bahwa revisi memerlukan waktu karena memang ada prosedur dan tahapan-tahapan yang harus dilalui," kata Ade seusai menghadiri rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa, 19 Januari 2016.

Revisi undang-undang ini, menurut Ade, harus datang dari pemerintah.

Opsi kedua, Ade menambahkan, jika kondisi saat ini dinilai sudah genting, DPR menyarankan pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Menurut dia, opsi ini relatif lebih cepat prosedurnya. "Jika ada kegentingan memaksa, pemerintah bisa mengeluarkan Perppu mengenai hal itu," katanya.

Dalam rapat konsultasi dengan Presiden, Ade mengatakan Presiden belum mengambil keputusan mengenai opsi mana yang akan ditempuh pemerintah. "Belum detail, ini kan baru di awal," ujar Ade.

Mengenai revisi, Ade mengatakan, Presiden sempat menyampaikan soal perluasan kewenangan mengenai pencegahan terorisme. Ia menolak memerinci perluasan seperti apa yang diusulkan dalam pencegahan terorisme. "Revisi kami setuju saja cuma risikonya perlu waktu. Kalau mau cepat, ya Perppu," katanya.

Presiden Joko Widodo kemarin secara khusus mengundang pimpinan lembaga tinggi negara untuk mengadakan rapat konsultasi mengenai revisi UU Terorisme. Rapat konsultasi dimulai sekitar pukul 10:05 WIB.

Pimpinan lembaga tinggi negara yang hadir di antaranya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komaruddin, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulikfli Hasan, Wakil Ketua Majelis Permusyarawatan Rakyat Oesman Sapta Odang, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman, dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis.

ANANDA TERESIA

Berita terkait

RUU Pajak Disetujui, Sri Mulyani: Nanti Saja, Paripurna Minggu Depan

30 September 2021

RUU Pajak Disetujui, Sri Mulyani: Nanti Saja, Paripurna Minggu Depan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membenarkan RUU KUP sudah disetujui di pembicaraan tingkat I di Komisi Keuangan DPR.

Baca Selengkapnya

Bom Gereja Katedral Makassar, Ini Rentetan Bom Bunuh Diri 5 Tahun Terakhir

28 Maret 2021

Bom Gereja Katedral Makassar, Ini Rentetan Bom Bunuh Diri 5 Tahun Terakhir

Publik kembali dikejutkan dengan bom Gereja Katedral Makassar. Setidaknya sejak 2016 lalu serangkaian bom bunuh diri terjadi di Tanah Air.

Baca Selengkapnya

Cerita 29 Tahun McDonald's Sarinah, Saksi Bisu Teror Bom Thamrin

8 Mei 2020

Cerita 29 Tahun McDonald's Sarinah, Saksi Bisu Teror Bom Thamrin

McDonald's Sarinah, yang mulai beroperasi sejak 1991, bakal tutup pada 10 Mei 2020. Menjadi saksi bisu teror bom Thamrin dan kerusuhan 22 Mei 2019.

Baca Selengkapnya

Ada Kasus Jiwasraya, Komisi Keuangan DPR Bentuk Panitia Kerja

21 Januari 2020

Ada Kasus Jiwasraya, Komisi Keuangan DPR Bentuk Panitia Kerja

Komisi Keuangan DPR membentu Panitia Kerja untuk nenvagas industri jasa keuangan termasuk Jiwasraya.

Baca Selengkapnya

Kisah Denny Mahieu, Penyintas di Teror Bom Sarinah 4 Tahun Lalu

14 Januari 2020

Kisah Denny Mahieu, Penyintas di Teror Bom Sarinah 4 Tahun Lalu

Salah satu penyintas korban bom Sarinah, Inspektur Satu Denny Mahieu mengaku sudah berdamai dengan peristiwa teror itu.

Baca Selengkapnya

Diduga Terlibat Teror Bom di Thamrin, Densus 88 Bekuk 2 Teroris

23 Agustus 2019

Diduga Terlibat Teror Bom di Thamrin, Densus 88 Bekuk 2 Teroris

Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri meringkus 2 terduga teroris jaringan Jamaah Ansharu Daulah Jawa Timur, yang terkait ke teror bom di Thamrin.

Baca Selengkapnya

Ingatkan Rini Soemarno, DPR: Super Holding BUMN Harus Pakai UU

13 Agustus 2019

Ingatkan Rini Soemarno, DPR: Super Holding BUMN Harus Pakai UU

Komisi Keuangan DPR mengingatkan, pembentukan super holding BUMN membutuhkan payung hukum setingkat Undang-Undang.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Jelaskan Laporan Keuangan Kementerian di DPR

19 Juli 2018

Sri Mulyani Jelaskan Laporan Keuangan Kementerian di DPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro akan menjelaskan laporan keuangan kementerian dan lembaga di DPR.

Baca Selengkapnya

Pengacara: Aman Abdurrahman Imbau Anak Buahnya Hijrah ke Suriah

19 Mei 2018

Pengacara: Aman Abdurrahman Imbau Anak Buahnya Hijrah ke Suriah

Pengacara Aman Abdurrahman membantah kliennya melakukan lima aksi teror, seperti yang dituduhkan jaksa.

Baca Selengkapnya

Aman Abdurrahman Dituntut Mati, Ini 6 Hal yang Memberatkan

18 Mei 2018

Aman Abdurrahman Dituntut Mati, Ini 6 Hal yang Memberatkan

Lima serangan teror pada Januari-Juni 2017 terbukti atas perintah Aman Abdurrahman sebagai pimpinan Jamaah Ansharut Daulah.

Baca Selengkapnya