Sejumlah warga eks Gafatar berada di pemukiman di kawasan Monton Panjang, Kalbar, 19 Januari 2016. Sebanyak 796 warga eks Gafatar yang datang dari Pulau Jawa sejak tiga bulan lalu ini bermukim di lahan pertanian seluas 43 hektar. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang
TEMPO.CO, Sleman - Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta berharap kerja sama dengan pemerintah soal hilangnya banyak orang ditindaklanjuti serius. Jika ada yang sudah ditemukan dan harus dipulangkan, polisi tidak mempunyai anggaran untuk membiayai transportasi orang-orang itu.
Apalagi, menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Komisaris Besar Hudit Wahyudi, kepolisian mendapat laporan ada 79 orang yang hilang. Jika mereka ditemukan semuanya dan berhubungan dengan suatu organisasi tertentu, dibutuhkan banyak biaya. Belum lagi jika ada keluarga yang ingin ikut dalam penjemputan, harus membeli tiket perjalanan dengan biaya sendiri.
"Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merespons positif," kata Hudit, Selasa, 19 Januari 2016.
Di salah satu kamp di Kalimantan Barat, sedikitnya ada sekitar 700 orang yang diduga ikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Mereka sedang didata keberadaan, nama, dan asal daerahnya. Diduga dari Yogyakarta ada ratusan yang ikut program eksodus Gafatar. Namun, dari laporan kehilangan keluarga, hanya 79 orang yang dilaporkan hilang.
"Seperti penjemputan salah satu orang yang dilaporkan hilang juga terkendala biaya orang tua yang akan ikut. Kalau yang mampu, mudah saja, tapi bagaimana dengan yang tidak mampu?" kata Ajun Komisaris Besar Anny Pudjiastuti, Kepala Bidang Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
Karena itu, Anny berharap kerja sama dengan pemerintah daerah juga perlu dibicarakan soal penjemputan orang yang dilaporkan hilang jika sudah ditemukan. Dinas Sosial juga seharusnya terlibat dalam hal-hal yang terjadi di masyarakat ini.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Agung Supriyono mengatakan memulangkan ratusan warga bukanlah perkara mudah. Sebab, anggaran keuangan sudah direncanakan lama.
"Itu kan berbasis anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)," ujar Agung.
Agung menyatakan anggaran yang dikeluarkan dari APBD harus direncanakan sebelumnya. Sebab, soal hilangnya banyak warga karena diduga ikut salah satu organisasi (Gafatar) berbeda dengan bencana. Jika berkaitan dengan bencana, ada pos anggaran yang tak terduga.
"Untuk memulangkan orang yang hilang dan ditemukan kan belum dianggarkan," kata Agung.
