Pengamat Ini Menyebut Ada Kejanggalan pada Bom Thamrin

Reporter

Editor

Elik Susanto

Selasa, 19 Januari 2016 21:25 WIB

Sejumlah wartawan melakukan peliputan pasca penyerangan teroris di pos polisi dan sejumlah gedung di Sarinah Thamrin Jakarta, 15 Januari 2016. Pasca serangan teroris pada Kamis (14/1) kondisi dan aktifitas di Kawasan Sarinah jalan MH Thamrin kembali normal dan kondusif. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat militer dari Universitas Indonesia, Connie Rahakundini, mengatakan teror di kawasan Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, merupakan hal yang fatal sekaligus janggal. "Teror terjadi di kawasan ring 1," kata Connie dalam sebuah diskusi, Selasa, 19 Januari 2016.

Connie mempertanyakan keamanan di wilayah tersebut. Tak jauh dari Jalan Thamrin, ada kantor Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan; Istana Presiden; Istana Wakil Presiden; Markas Komando Strategi TNI Angkatan Darat; dan sejumlah kementerian berkantor di kawasan tersebut.

Connie tak bisa membayangkan jika Presiden melaju di Jalan Thamrin kemudian ledakan bom terjadi. Menurut dia, kejanggalan juga terjadi saat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi marah kepada Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir. Retno marah karena Adel membatalkan pertemuan bisnis mereka yang dijadwalkan hari Kamis itu.

Ledakan bom di depan kedai kopi Starbucks dan pos polisi pusat perbelanjaan Sarinah tersebut berlangsung Kamis, 14 Januari 2016. Adel membatalkan tepat sehari sebelum teror terjadi. Menurut Connie, Menteri Luar Negeri seharusnya mencurigai pembatalan agenda tersebut.

Menteri Retno, kata Connie, mestinya menanyakan alasan pembatalan pertemuan. Apalagi sebelumnya Amerika Serikat dan Australia telah mengeluarkan travel warning. Indonesia seharusnya berbagi informasi dengan negara lain. "Non-blok bukan berarti menutup diri," ujarnya.

Kejanggalan lain terasa saat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme absen dari hiruk-pikuk teror. "Mengapa BNPT seolah senyap dan hilang dalam kasus ini?" tanya Connie. Dia menilai BNPT tidak menjalankan tugasnya sebagai koordinator penanganan terorisme.

Pandangan yang sama dikemukakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane. Dia menyebutkan ada kejanggalan pada bom Thamrin. Di antaranya, pelaku teror sengaja memperlihatkan wajah dan tidak takut dengan berbagai alat elektronik seperti CCTV. "Mereka tidak takut dipertontonkan secara terbuka," tuturnya.

Ledakan bom di jantung Ibu Kota juga menjadi kecolongan polisi. Namun, kata Pane, bisa sebaliknya, kejadian ini dapat membuat naiknya citra polisi. "Kesigapan polisi dalam menangani teror bom banyak yang memuji," ucapnya.

Ia melihat ada beberapa tindakan, seperti kedatangan polisi yang cepat atau penanganan aksi itu, yang menjadi nilai tambah bagi polisi. Polisi yang mengklaim menembak mati pelaku teror juga bisa mengundang pujian.

Bom di Jalan Thamrin menewaskan delapan orang, empat di antaranya pelaku teror. Sedangkan korban luka sekitar 20 orang, lima di antaranya anggota Kepolisian RI. Mereka dirawat di berbagai rumah sakit di Jakarta. Ledakan bom yang disusul serangkaian tembakan itu berlangsung sekitar pukul 10.40.

MITRA TARIGAN | VINDRY FLORENTIN


Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

7 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

22 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya