TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menyatakan Indonesia telah sukses menjalani konsolidasi demokrasi setelah reformasi 1998. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia membuktikan diri sebagai negara yang bisa menumbuhkan Islam dan demokrasi secara harmonis.

"Sejak 1998, walaupun memiliki tantangan cukup besar, Indonesia dapat dikatakan telah berhasil melakukan konsolidasi demokrasi," kata Fadli saat menyampaikan pidato berjudul Building the Tools of Democracy and Citizen Engagement dalam Annual Meeting of the Asia Pacific Parliamentary Forum di Vancouver, Kanada, Senin, 18 Januari 2016.

Menurut politikus Partai Gerakan Indonesia Raya ini, konsolidasi demokrasi selama 17 tahun terakhir dilakukan secara prosedural dan substansial. Secara institusional-prosedural, ucap dia, terdapat beberapa perkembangan yang dapat dilihat dari terlaksananya amendemen konstitusi.

"Telah terlaksana pula pemilu presiden dan legislatif secara langsung, penghargaan pada hak asasi manusia, pembentukan lembaga pemberantasan korupsi yang bernama KPK, serta pelaksanaan pilkada serentak di 269 daerah yang tertib dan aman," ucapnya.

Fadli berujar, demokrasi di setiap negara harus dibangun berdasarkan budaya dan sejarahnya. "Democracy is not one size-fit all solution. Karena itu, demokrasi Indonesia tidak hanya menekankan pada demokrasi politik, tapi juga demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial," tuturnya.

Pada 17-21 Januari 2016, berlangsung 24th Annual Meeting of the Asia-Pacific Parliamentary Forum di Vancouver, Kanada. Pertemuan tahun ini membahas tiga isu besar, yakni politik dan keamanan, ekonomi dan perdagangan, serta kerja sama kawasan Asia-Pasifik.

Ini merupakan forum bagi lembaga legislatif negara-negara Asia-Pasifik yang dibentuk pada 1991 oleh sembilan negara. Indonesia menjadi satu dari sembilan negara itu. Pertemuan ini juga dihadiri 20 delegasi, seperti dari Jepang, Australia, Rusia, Korea Selatan, Cina, Australia, dan Selandia Baru.

ANGELINA ANJAR SAWITRI