Bom Sarinah, Mendagri Serukan Semua Daerah Siaga 1

Reporter

Editor

Elik Susanto

Kamis, 14 Januari 2016 17:16 WIB

Polisi berlari dekat TKP ledakan bom di pos polisi Sarinah, Jakarta, 14 Januari 2016. Sedikitnya tiga orang ditemukan tewas dan seorang polisi terluka. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan ledakan bom di pos polisi depan gedung Sarinah, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, merupakan peringatan kepada semua daerah untuk meningkatkan keamanan.

"Saya kira ini satu peringatan bahwa semua pemerintah daerah harus siaga 1 untuk mengamankan masyarakat," kata Menteri Tjahjo saat ditanya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Kamis, 14 Januari 2016.

Menurut Tjahjo, kewaspadaan dini sudah semestinya menjadi prioritas negara, seperti yang diperintahkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tjahjo berujar, perintah tersebut selalu dibahas dalam rapat-rapat terkait dengan politik, hukum, dan keamanan.

Ledakan bom di pos polisi itu terjadi sekitar pukul 11.00 WIB, disusul ledakan lain di kedai kopi Starbucks, Sarinah. Setelah ledakan, terdengar serangkaian tembakan di lokasi tersebut.

Sarinah merupakan pusat perbelanjaan dan perkantoran yang berada di jantung Ibu Kota. Tempat ini berada tidak jauh dari taman Monumen Nasional (Monas) dan Istana Negara. Di sekitar gedung Sarinah juga terdapat berbagai gedung perkantoran bank dan mal.


Tjahjo menuturkan Kepolisian RI dan TNI sedang menangani kasus tersebut serta mengejar pelakunya. "Mudah-mudahan bisa terkuak," ucapnya.

Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan mengatakan peristiwa ini menyebabkan 16 korban tewas dan luka. "Dari hasil identifikasi secara keseluruhan, peristiwa ini menyebabkan 16 korban," ujar Budi saat meninjau lokasi kejadian.

VINDRY FLORENTIN



Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

11 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

2 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya