TEMPO.CO, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyatakan belum mendapat kejelasan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat terkait rekomendasi izin pembangunan proyek kereta gantung atau cable car yang menghubungkan Jalan Gelapnyawang (Dago) dan Cihampelas. Groundbreaking proyek kereta gantung sepanjang 800 meter tersebut terpaksa mundur dari jadwal semula 30 Desember 2015. Pasalnya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan hingga saat ini belum menandatangani surat rekomendasi tersebut.

"Hanya menunggu waktu surat dari provinsi saja. Saya sudah targetkan pak Sekda untuk berkomunikasi," kata Ridwan Kamil di Balai Kota Bandung, Senin, 11 Januari 2016.

Sebenarnya, ujar Ridwan, Pemerintah Kota Bandung sudah melengkapi semua prosedur yang diminta oleh Pemprov Jawa Barat. Namun dia juga bingung mengapa rekomendasi tersebut mandek. "Segala prosedur sudah ditempuh, di RDTR sudah ada jalurnya, kajian juga sudah ada, saya tunggu kabar dari pak Sekda saja," akunya.

Ketika wartawan bertanya apakah pihak Pemkot Bandung merasa dihalang-halangi, Ridwan Kamil hanya tersenyum sambil menyindir. "Saya tidak bilang begitu yah, saya senang dengan pelayanan Provinsi, luar biasa," kata Ridwan.

Selain kereta gantung, Kota Bandung juga bakal mempunyai kereta layang atau light rapit transit. Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, rancangan Peraturan Presiden soal LRT di kawasan Bandung Raya sedang disusun. “Sedang dalam draft, sekarang dalam proses pembahasan teknis,” kata dia di Bandung, Senin, 11 Januari 2015.

Iwa mengatakan, Rancangan Peraturan Presiden itu akan menjadi payung hukum pembangunan moda kereta dalam kota di kawasan Bandung Raya. “Rencananya dalam bentuk Perpres, dan nanti terintegrasi dengan kereta api cepat (Jakarta-Bandung), tapi beda Perpres,” kata dia.

Menurut Iwa, Rancangan Peraturan Presiden itu akan mengatur ihwal pembagian tugas membangun kereta ringan Bandung Raya, termasuk soal pembiayaannya. Sejumlah pihak akan dilibatkan termasuk pemerintah daerah di wilayah Bandung Raya. Salah satunya opsi peran pemerintah daerah untuk menyiapkan lahan kereta api ringan itu.

Iwa mengatakan, Rancangan Peraturan Presiden khusus soal LRT ini untuk melengkapi Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Cekungan Bandung yang tengah menunggu finalisasi. “Perpres Cekungan Bandung itu pola tata ruangnay, kalau uini pembanguann kereta api,” kata dia.

Menurut Iwa, Rancangan Peraturan Presiden soal LRT Bandung Raya ini diharapkan bisa terbit tahun ini juga. “Sudah ada beberapa kali pertemuan. Masih dalam proses pembahasan daraft. Insya Allah tahun ini terbitnya, termasuk (Perpres) Cekungan Bandung,” kata dia.

Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, Presiden Joko Widodo setuju untuk menyambungkan kereta cepat itu dengan proyek kereta ringan atau LRT Bandung-Raya. “Hanya didahulukan Bandung kota dulu, tapi itu akan dirancangan menajdi LRT Bandung Raya,” kata dia, 5 Januari 2016.

Aher mengatakan, secepatnya akan mengkonsolidasikan proyek monorel Bandung Raya dengan proyek kereta cepat itu agar terintegrasi dengan semua pusat pertumbuhan di masing-masing daerah di Bandung Raya. “Oleh karena itu kami mengusulkan selain ada LRT yang dihubungkan ke Kota Bandung, juga ke Bandung Raya. Dan itu langsung ditanggapi Presiden sangat positif,” kata dia.

PUTRA PRIMA PERDANA | AHMAD FIKRI