Sah, Ade Komaruddin Jadi Ketua DPR

Reporter

Editor

Zed abidien

Senin, 11 Januari 2016 15:42 WIB

Ade Komaruddin. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Aksi protes terkait agenda pelantikan Ade Komaruddin sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tak berlangsung lama. Rapat paripurna DPR siang ini terus melanjutkan agenda tersebut.

Agenda pelantikan Ade sempat diwarnai hujan interupsi. Sejumlah anggota dewan menyarankan agar pelantikan Ade ditunda hingga konflik kepengurusan di partai Golkar, sebagai partai pengusung, mereda.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, awalnya mengakomodasi usulan dari para koleganya. Namun usulan itu tak mengubah agenda pelantikan lantaran telah disepakati dalam rapat pengganti Badan Musyawarah.

Sikap itu kontan menuai reaksi ulang. Anggota Fraksi Demokrat, Ruhut Sitompul bahkan terpaksa menghampiri podium untuk bersuara. "Alangkah baiknya jika jabatan itu sementara diserahkan pelaksana tugas," katanya.

Suasana gaduh itu mulai mereda setelah Sekretariat Jenderal menyiapkan perlengkapan prosesi pelantikan. Apalagi setelah Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali, masuk ke ruang sidang mengenakan toga kebesarannya.

Usai pelantikan, Akom, panggilan akrab Ade Komaruddin, mengaku akan menjalakan tugas sebai-baiknya. Ia menyadari tugas kelembagaan DPR belakangan ini jauh merosot di banding periode-periode sebelumnya.

Menurut Akom, minimnya produktifitas dewan ikut dilatari oleh kegaduhan yang tidak perlu. Akibatnya "Di periode lalu kita hanya bisa menyelesaikan tiga produk legislasi, plus 14 UU kumulatif terbuka," katanya.

Untuk mengejar target kelembagaan dewan, Akom mengaku akan menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan para koleganya di semua fraksi. "Tidak ada yang sulit jika kita mau bekerja sama," kata dia.

RIKY FERDIANTO

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

17 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

18 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

19 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya