TEMPO.CO, Jakarta - Aksi protes terkait agenda pelantikan Ade Komaruddin sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tak berlangsung lama. Rapat paripurna DPR siang ini terus melanjutkan agenda tersebut.
Agenda pelantikan Ade sempat diwarnai hujan interupsi. Sejumlah anggota dewan menyarankan agar pelantikan Ade ditunda hingga konflik kepengurusan di partai Golkar, sebagai partai pengusung, mereda.
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, awalnya mengakomodasi usulan dari para koleganya. Namun usulan itu tak mengubah agenda pelantikan lantaran telah disepakati dalam rapat pengganti Badan Musyawarah.
Sikap itu kontan menuai reaksi ulang. Anggota Fraksi Demokrat, Ruhut Sitompul bahkan terpaksa menghampiri podium untuk bersuara. "Alangkah baiknya jika jabatan itu sementara diserahkan pelaksana tugas," katanya.
Suasana gaduh itu mulai mereda setelah Sekretariat Jenderal menyiapkan perlengkapan prosesi pelantikan. Apalagi setelah Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali, masuk ke ruang sidang mengenakan toga kebesarannya.
Usai pelantikan, Akom, panggilan akrab Ade Komaruddin, mengaku akan menjalakan tugas sebai-baiknya. Ia menyadari tugas kelembagaan DPR belakangan ini jauh merosot di banding periode-periode sebelumnya.
Menurut Akom, minimnya produktifitas dewan ikut dilatari oleh kegaduhan yang tidak perlu. Akibatnya "Di periode lalu kita hanya bisa menyelesaikan tiga produk legislasi, plus 14 UU kumulatif terbuka," katanya.
Untuk mengejar target kelembagaan dewan, Akom mengaku akan menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan para koleganya di semua fraksi. "Tidak ada yang sulit jika kita mau bekerja sama," kata dia.
RIKY FERDIANTO
Berita terkait
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
17 jam lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
18 jam lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
19 jam lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
1 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
2 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
3 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
3 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
3 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
4 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
5 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca Selengkapnya