TEMPO.CO, Padang- Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya versi Munas Bali, Nurdin Halid menyatakan, musyawarah nasional tidak akan dilakukan. Sebab, sesuai dengan aturan hukum, kepengurusan yang sah itu hasil Munas Bali.
"Tak akan ada Munas lagi," ujar Nurdin usah membuka musyawarah daerah Partai Golkar Sumatera Barat di Kota Padang, Sumatera Barat, Senin 11 Januari 2016. Nurdin mengatakan, Munas bisa digelar oleh kepengurusan yang dipimpin Aburizal Bakrie sebagai ketua umum dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham, serta permintaan dari dua pertiga DPD I se-Indonesia.
Tapi, kata Nurdin, dalam rapat kerja nasional Partai Golkar di Bali, DPD 1 Partai Golkar menyatakan tidak bakal menyelenggarakan Munas. Sehingga dipastikan Munas tidak bakal diselenggarakan.
"Sekarang yang meminta Munas itu (orang-orang) yang tak berwenang," ujarnya.
Nurdin mengatakan, secara hukum, kepengurusan Partai Golkar yang sah itu adalah kepengurusan di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie. Menurutnya, Munas Riau sudah berakhir diselenggarkaannya Munas Bali pada Desember 2015. Sehingga, tak ada kekosongan kepengurusan setelah pencabutan surat keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pencabutan kepengurusan Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono.
Apalagi, kata Nurdin, Mahkamah Agung telah menerima kasasi yang diajukan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie beberapa waktu lalu. Keputusan MA ini, kata dia, justru menguatkan putusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang berarti melemahkan posisi Golkar versi Agung Laksono dari hasil Munas Ancol. MA mengembalikan kepengurusan Golkar ke hasil Munas Riau pada 2009.
"SK (Kemenkum HAM) hanya administratif. Putusan pengadilan lebih tinggi. Sama dengan UU. Kita ikuti yang mana, di bawah UU atau UU," ujarnya.
Nudin menyayangkan Agung Laksono dan kawan-kawan masih melakukan trik pribadi untuk mengambil langkah posisi partai. Ia meminta orang-orang yang tidak mengakui hasil Munas Bali kembali ke jalan yang benar. Musababnya, Munas Bali sudah sesuai dengan AD-ART partai.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mencabut surat keputusan kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol kubu Agung Laksono. Mahkamah Agung mengembalikan kepengurusan Golkar ke hasil Munas Riau. Yasonna berujar, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung pula, tak ada perintah mengesahkan kepengurusan hasil Munas Bali kubu Aburizal Bakrie.
ANDRI EL FARUQI
Berita terkait
Gibran Hadiri Halalbihalal Golkar Solo
5 hari lalu
"Ya semuanya teman, halalbihalal yo ditekani kabeh (ya didatangi semua)," ujar Gibran.
Baca SelengkapnyaWali Kota Padang, Kepala BNPB, dan Gubernur Sumbar Tanam 100 Pohon Cemara Laut
6 hari lalu
Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) 2024 dimulai dengan penanaman 100 pohon cemara laut secara simbolis oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto
Baca SelengkapnyaKota Padang Kuatkan Fase Prabencana pada Peringatan HKBN
6 hari lalu
Pemerintah Kota Padang memperkuat fase Pra bencana guna meminimalisir kerusakan dan korban bencana.
Baca SelengkapnyaGubernur Sumbar Apresiasi Festival Rakyat Muaro Padang
10 hari lalu
Festival yang menggelar beragam atraksi budaya diyakini mampu menghasilkan dampak positif untuk perekonomian.
Baca SelengkapnyaBerkunjung ke Sustain Market di Kota Padang dan Mengenal Gaya Hidup Ramah Lingkungan
11 hari lalu
Selain barang-barang ramah lingkungan, di acara ini juga terdapat jualan buku bekas.
Baca SelengkapnyaWali Kota Padang Mensyukuri Suksesnya Festival Rakyat Muaro Padang
14 hari lalu
Sederet pertunjukan seni budaya dipertontonkan selama tiga hari. Diharapkan generasi muda bisa melestarikan warisan budaya.
Baca SelengkapnyaMomen Idul Fitri Keluarga Jokowi ke Medan: Buat Amankan Peluang Bobby Nasution?
16 hari lalu
Setelah hari pertama Idul Fitri di Jakarta, Jokowi terbang ke Medan untuk merayakan hari ke-2 Lebaran. Buat amankan tiket Bobby Nasution ke Pilgub?
Baca SelengkapnyaLibur Lebaran 2024: Kunjungi 3 Rekomendasi Destinasi Wisata Religi di Kota Padang
18 hari lalu
Kota Padang punya beberapa destinasi wisata religi antara lain Masjid Raya Sumatera Barat, Masjid Al Hakim, dan Masjid Raya Ganting. Ini istimewanya.
Baca SelengkapnyaPengamat Sebut Pilkada 2024 Jadi Batu Loncatan Golkar untuk Pemilu 2029
24 hari lalu
Ujang pun menyampaikan bahwa para tokoh itu memiliki modal yang cukup untuk dikatakan sebagai calon unggulan di Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaAirlangga Klaim Didukung Seluruh DPD untuk Jadi Ketum Golkar Lagi
25 hari lalu
Menurut Airlangga, dukungan dari ormas merupakan salah satu kunci agar dirinya dapat kembali terpilih untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
Baca Selengkapnya