TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri hamzah mengaku belum pernah memiliki catatan buruk selama menjadi kader Partai Keadilan Sejahtera. "Kalau saya banyak dosa kan saya tidak mungkin banyak bicara. Karena tidak ada catatan, saya tidak punya beban untuk bicara terbuka," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Januari 2016.

Fahri mengungkapkan hal itu menanggapi pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mardani Ali Sera yang menyatakan kader partai protes terhadap sikap Fahri yang terlalu berpihak kepada bekas Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus Freeport. Bahkan, menurut dia, sebagian kader menginginkan Fahri dicopot sebagai Wakil Ketua DPR.

Mardani mengatakan, jika memang terjadi protes, tiap kader bisa mengutarakannya ke Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) partai. Namun menurut Fahri, BPDO tidak memiliki kewenangan mengevaluasi anggota partai.

"Dalam AD/ART PKS, BPDO pasif. Bahkan, BPDO tidak mengenal kasus yang tanpa laporan. Karena itu istilah evaluasi tidak benar. Kalau ada yang mengevaluasi saya, yang mengevaluasi fraksi PKS karena saya bernaung di bawah fraksi PKS," kata Fahri.

Fahri menyayangkan sikap Mardani yang mengungkap soal evaluasi PKS kepada para kadernya ke publik. "Sekjen sudah membuka itu, jadi saya terpaksa menjawab. Saya terpaksa terbuka juga karena pertanyaan datang kepada saya secara bertubi-tubi. Padahal, ini masalah internal partai," ujarnya.

Fahri berjanji akan menggelar konferensi pers untuk menjelaskan lebih detail mengenai evaluasi itu. "Sehingga lebih clear. Tidak boleh ada proses yang tidak transparan. Kami harus menjelaskan," kata Fahri.

ANGELINA ANJAR SAWITRI