Ketua DPR Pengganti Setya Novanto Dilantik Hari Ini

Reporter

Senin, 11 Januari 2016 10:13 WIB

Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto berjabat tangan dengan Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin dalam Rapat Paripurna Ke-15 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 18 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan, pimpinan DPR bersama Badan Musyawarah (Bamus) akan menggelar rapat untuk mengagendakan pelantikan Ketua DPR yang baru pada rapat paripurna hari ini. "Kami sudah rapat pimpinan pada Jumat kemarin. Hari ini kami rapat pengganti Bamus untuk mengagendakan pelantikan Ketua DPR," kata Fadli di Gedung Nusantara III DPR pada Senin, 11 Januari 2016.

Saat ditemui dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPR dari Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah mengatakan, proses administrasi pencalonan Ketua DPR sudah selesai sehingga dapat langsung disetujui di dalam rapat pengganti Bamus. "Dengan rapat Bamus, kami menyampaikan kepada pimpinan fraksi-fraksi bahwa kami ingin menambahkan jadwal baru pada hari ini, yakni pelantikan Ketua DPR," ujarnya.

Fadli juga mengatakan, dalam rapat pengganti Bamus pagi ini, akan dibahas dua nama calon Ketua DPR yang diusulkan oleh Partai Golkar, yakni Ade Komarudin dari kubu Aburizal Bakrie dan Agus Gumiwang Kartasasmita dari kubu Agung Laksono. "Nanti kita bahas supaya ada kesepakatan. Di dalam bamus ada usulan itu, nanti kami sepakati bagaimananya," kata politikus dari Partai Gerindra itu.

Fahri pun mengatakan, dua nama tersebut tidak mungkin dibawa ke dalam rapat paripurna karena, menurut undang-undang, pergantian Ketua DPR yang baru merupakan pergantian langsung. "Di dalam UU tidak ada keterangan tentang calon lebih dari satu dan voting. Jadi, karena ada yang mengundurkan diri, dia diganti langsung," katanya.

Saat ini, terdapat dua nama yang diusulkan oleh Golkar untuk menjadi Ketua DPR menggantikan Setya Novanto, yakni Ade Komarudin dari kubu Aburizal Bakrie dan Agus Gumiwang Kartasasmita dari kubu Agung Laksono. Akan tetapi, kubu Agung meminta pimpinan DPR menunda pelantikan Ketua DPR yang baru hingga kekisruhan di tubuh Golkar selesai.

Menurut kubu Agung, telah terjadi kekosongan kekuasaan dalam tubuh Golkar saat ini. Hal itu menyusul dicabutnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pencabutan kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

19 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

6 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya