Fadli Zon dalam jumpa pers terkait pertemuan dengan Donald Trump di Senayan, Jakarta, 14 September 2015. Fadli dan rombongan yang bertemu Trump mengaku tak masalah pertemuan tersebut bakal diusut Mahkamah Kehormatan DPR. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Ketua DPR Fadli Zon angkat bicara soal rencana reshuffle kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat ini. Menurut dia, perombakan kabinet merupakan hak sepenuhnya presiden.
"Kalau presiden merasa ini perlu maka dia akan melakukan reshuffle. Tapi kalau sudah bagus dan hebat, ya tidak perlu," kata politikus dari Partai Gerindra tersebut saat ditemui di Gedung Nusantara III DPR pada Jumat, 8 Januari 2016.
Fadli menilai saat ini banyak masyarakat yang masih mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi dan juga kesempatan kerja yang semakin kecil. "Tingkat pertumbuhan ekonomi kita juga rendah. Jadi, kinerja pemerintah saat ini tidak terlalu bagus di mata masyarakat," ujar Fadli.
Belakangan, isu reshuffle dalam Kabinet Kerja yang dinahkodai oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla semakin mengemuka.
Akan tetapi, Jokowi menegaskan bahwa perombakan para menterinya merupakan hak dan kewenangannya. Ia pun sempat mencuit dalam akun Twitter-nya bahwa pihak mana pun tidak boleh mendikte dirinya terkait reshuffle.
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin pertemuan bilateral yang penting dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan di Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss.
