TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan kelompok pendukungnya sambil bersantap siang, kemarin, di Istana Negara. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 30 orang dari 15 elemen organisasi seperti, Seknas Jokowi, KA-PT, Projo, Almisbat, BaraJP, Duta Jokowi, RPJB, Kornas, Pospera, KIB, PIR, dan lainnya. “Presiden menyinggung soal kinerja menteri,” ujar Sekretaris Jenderal Seknas Jokowi, Osmar Tanjung, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 8 Januari 2016.

Menurut Osmar, Jokowi kala itu bercerita tentang banyaknya menteri yang belum sepenuhnya menjalankan program pemerintahan berdasarkan Nawa Cita. Para menteri itu disebut takut mengambil tindakan dan membuat kebijakan di kementeriannya, meski pemerintahan sudah berjalan selama satu tahun lebih. “Jadi mana yang sesuai nawacita dan mana yang tidak sesuai silahkan monitoring dan berikan laporan ke Presiden,” kata Osmar.

Terlebih jika menteri tersebut tak kunjung menunjukkan hasil dan prestasi kerjanya, Osmar menyebut akan ada pertimbangan untuk diganti. Osmar pun mengungkapkan sejumlah kegaduhan politik yang terjadi, seperti soal pembangunan proyek kereta cepat, listrik 35.000 megawatt, hingga kasus ‘papa minta saham’ yang menyeret mantan Ketua DPR, Setya Novanto. “Dengan ini masyarakat semakin faham apa dan siapa yang dimaksud pengusaha yang juga penguasa, siapa mafia yang menggerus kekayaan negara, dan bagaimana buruknya reformasi birokrasi Indonesia,” katanya.

Pada kesempatan itu, menurut Osmar, Jokowi juga dengan tegas mengatakan bahwa reshuffle atau perombakan menteri di kabinet sepenuhnya urusan presiden. “Beliau tidak mau didikte oleh siapa pun, karena reshuffle hak perogatif presiden, silahkan yang lain minggir dulu,” ujarnya.

Kepada para tamu yang hadir tersebut, Jokowi juga mempersilahkan untuk membantu memantau semua program dan proyek kementerian. Osmar mengatakan banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam sisa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Adapun yang disebut menjadi fokus Jokowi adalah soal infrastruktur lima tahun ke depan dan persiapan menghadapi era pasar bebas. “Listrik, jalan, perumahan, maupun program kesejahteraan harus dijalankan,” ujar dia.

GHOIDA RAHMAH