TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung upaya banding yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas kasus kebakaran hutan yang diduga melibatkan PT Bumi Mekar Hijau. "Tentu Kementerian LHK tidak puas, dia akan banding," katanya di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu 6 Januari 2016.
Kementerian Lingkungan Hidup, kata Kalla, langsung menyatakan permohonan banding setelah hakim membacakan vonis. Dia membantah pemerintah kesulitan mengumpulkan bukti untuk proses banding. "Kami akan banding, tanpa instruksi pun Menteri Siti sudah banding."
Majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang menolak gugatan Kementerian Lingkungan Hidup atas kasus kebakaran lahan di area lahan seluas 20 ribu hektare milik PT Bumi Mekar Hijau. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan lahan itu masih memungkinkan ditanami tanaman. Majelis tak menemukan unsur kerugian.
Namun Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jasmin Ragil Utomo mengatakan pihaknya saat ini sedang mempersiapkan bukti tambahan untuk naik banding. “Kami sedang kuatkan bukti baru,” ujarnya saat dihubungi, Rabu, 6 Januari 2016.
Menurut Ragil, landasan bandingnya adalah kebakaran pada 2015. “Kasus dengan PT BMH yang diputus di pengadilan lalu adalah persoalan kebakaran tahun 2014,” ucapnya.
Ragil mengatakan, saat persidangan, pemerintah sudah menambahkan bukti bahwa masih banyak titik api yang terpantau melalui satelit di lahan PT Bumi Mekar Hijau pada kebakaran 2015. Namun sang hakim tidak menjadikannya dasar pengambilan putusan. “Kata hakim, pembahasan kasus fokus hanya 2014, jangan dicampur dengan 2015,” tuturnya.
FAIZ NASHRILLAH
Berita terkait
Skema Bank Sampah untuk Pembersihan Limbah Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024
14 Februari 2024
Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat mengoptimalkan bank sampah untuk pembersihan alat kampanye Pemilu 2024. Berfokus ke pemlilahan sampah.
Baca SelengkapnyaKementerian Lingkungan Hidup Kampanyekan Perangi Sampah Plastik dengan Cara Produktif
7 Februari 2024
Pada Hari Peduli Sampah Nasional 2024 ini, Kementerian Lingkungan Hidup mengusung tema "Atasi Sampah Plastik dengan Produktif."
Baca SelengkapnyaKala Posisi Duduk Mendes dan Menteri KLHK di Rapat Kabinet Jokowi Jadi Bahan Candaan
9 Januari 2024
Para menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi bergurau mengenai posisi duduk dalam sidang paripurna Kabinet Indonesia Maju pagi ini.
Baca SelengkapnyaSebut RI Konkret Atasi Perubahan Iklim, Menteri LHK: Kita Tidak Cuma Komitmen
30 November 2023
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan langkah Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim sudah konkret dan sudah ada implementasi yang nyata.
Baca SelengkapnyaMA Tolak Kasasi Jokowi dan Menteri LHK Soal Polusi Udara, Begini Awal Mulanya
26 November 2023
Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Presiden Jokowi serta Menteri LHK sehubungan gugatan polusi udara. Bagaimana kasus ini bermula?
Baca SelengkapnyaMalaysia Batalkan RUU Polusi Asap Lintas Batas, Pilih Diplomasi dengan Indonesia
7 November 2023
Malaysia membatalkan rencana usulan rancangan undang-undang polusi asap lintas batas.
Baca SelengkapnyaJawaban Menteri Siti Nurbaya Perihal Tudingan Eskpor Asap ke Malaysia
20 Oktober 2023
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menginginkan Indonesia dan Malaysia saling belajar terkait persoalan kebakaran hutan.
Baca SelengkapnyaPalangka Raya Perpanjang PJJ Dampak Kabut Asap, Bagaimana Nasib Siswa Ikuti ANBK?
9 Oktober 2023
Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), memperpanjang kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat kabut asap.
Baca SelengkapnyaGreenpeace Nilai Penegakan Hukum Karhutla Lemah: Sudah Divonis, Belum Bayar Denda
7 Oktober 2023
Dia mengatakan, ketiga negara saling terkait dalam penanggulangan karhutla tak hanya karena lokasinya berdekatan.
Baca SelengkapnyaGreenpeace Bantah Klaim Menteri KLHK Tak Ada Asap Karhutla Lintas Batas ke Malaysia
7 Oktober 2023
Asap karhutla, kata dia, sampai ke negara tetangga ketika karhutla sedang mencapai puncaknya.
Baca Selengkapnya