Kasus Anggota DPR Herman Hery, 7 Saksi Ahli Dipanggil  

Reporter

Senin, 4 Januari 2016 12:37 WIB

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Herman Hery menjawab pertanyaan wartawan usai diperiksa KPK, Jakarta, (31/8). Herman Hery di periksa sebagai saksi terkait kasus pengadaan dan pemasangan SHS Solar Home System di Kementrian ESDM. ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.CO, Kupang - Aparat Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) sesuai rencana pada Senin, 4 Januari 2016, memeriksa saksi ahli terkait dengan kasus pengancaman dan pemfitnahan yang diduga dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Herman Hery. "Hari ini, kami akan memeriksa saksi ahli terkait kasus ini," kata Kepala Bidang Humas Polda Nusa Tenggara Timur Ajun Komisaris Besar Jules Abraham Abast kepada Tempo.

Sejauh ini, menurut Jules, pihaknya telah memeriksa sedikitnya empat orang saksi, dan masih membutuhkan keterangan dari tiga ahli, di antaranya ahli bahasa, ITE, dan linguistik. "Empat saksi sudah diperiksa, tersisa tiga saksi ahli," ujarnya.

Setelah memeriksa saksi, kata Jules, pihaknya akan berkoordinasi dengan Telkomsel terkait dengan kepemilikan nomor yang menghubungi Ajun Komisaris Besar Albert Neno sebagai pelapor. "Kami ini mengetahui, siapa pemilik nomor tersebut, dan apa benar pada 25 Desember 2015 malam menghubungi pelapor," kata Jules.

Polda Nusa Tenggara Timur juga masih berkoordinasi dengan Markas Besar Polri ihwal penanganan kasus ini. "Apakah teknis penyidikan tetap di Polda NTT, ataukah harus dilimpahkan ke Mabes Polri," ujar Jules.

Karena itu, Jules menegaskan pihaknya tidak menghentikan penyidikan kasus ini, walaupun Kapolda Nusa Tenggara Timur Brigadir Jenderal Endang Sunjaya dimutasikan ke Mabes Polri. "Kasus ini tetap diproses," tegasnya.

Menurut dia, pergantian Kapolda Nusa Tenggara Timur tidak ada kaitannya dengan kasus ini. "Tidak ada kaitannya. Pergantian itu sifatnya reguler. Apalagi Kapolda sudah setahun lebih bertugas di NTT," katanya.

Kepala Bidang II Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Ajun Komisaris Besar Albert Neno melaporkan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Herman Hery, ke Polda Nusa Tenggara Timur terkait dengan dugaan fitnah dan mengancam dirinya.

Dalam surat laporan Albert yang diterima Tempo, Selasa, 29 Desember 2015, Herman Hery mengumpat dan mengancam Albert Neno melalui telepon pada 25 Desember 2015, sekitar pukul 23.00 Wita.

Herman Hery membantah segala tuduhan Albert Neno kepadanya. Menurut Herman, ia tidak pernah menghubungi Albert Neno. "Saya tidak pernah menghubungi Albert Neno," tegas Herman.

Herman mengaku sempat mendapat pengaduan dari warga Kota Kupang pada Jumat malam, 25 Desember 2015, terkait dengan penyitaan minuman jenis bir oleh Albert Neno.

YOHANES SEO

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

13 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

14 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

15 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya