TEMPO.CO, Jakarta - Inspektur Jenderal Budi Waseso selalu membuat kontroversi sepanjang tahun ini. Dilantik menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri pada 19 Januari 2015, dia langsung membuat heboh dengan menangkap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto yang dijerat kasus dugaan kesaksian palsu perkara pemilihan kepala daerah Kotawaringin Barat.

Pada 9 Februari, polisi menetapkan Ketua KPK Abraham Samad menjadi tersangka pemalsuan kartu keluarga dan paspor milik Feriyani Lim. Satu bulan kemudian, Bareskrim tiba-tiba menetapkan mantan Wakil Menteri Hukum Denny Indrayana, yang sebelumnya aktif membela KPK, sebagai tersangka kasus pengadaan sistem payment gateway.

Belum reda perdebatan publik, pada 23 April 2015, Budi Waseso menyetujui penghentian kasus dugaan gratifikasi dan suap yang melibatkan Budi Gunawan. Selanjutnya, pada 15 Juli 2015, Budi menyatakan tidak ada rekayasa atas penetapan tersangka pemimpin Komisi Yudisial, Suparman Marzuki dan Taufiqurrahman Syahuri. Keduanya dilaporkan Sarpin Rizaldi, hakim yang memenangkan gugatan Budi Gunawan melawan KPK.

Budi Waseso kembali membuat gaduh saat dia menggeledah kantor PT Pelabuhan Indonesia (Persero) II terkait dengan dugaan korupsi pengadaan sepuluh unit alat berat crane dengan kerugian negara yang diklaim mencapai Rp 54 miliar. Langkah ini menuai protes dari Direktur Utama Pelindo II RJ Lino, yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Pada September, Budi dicopot sebagai Kabareskrim dan menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional. Kabarnya, pencopotan itu dilakukan karena langkahnya menggeledah kantor Pelindo II. Namun kontroversi Budi tak berhenti. Tak lama setelah dilantik, dia melontarkan ide membuat penjara di sebuah pulau yang dijaga buaya untuk terpidana narkoba. Rencana itu menjadi buah bibir di media internasional.

Budi mengaku ide penjara buaya datang ketika dia diprotes Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly karena penuhnya lembaga pemasyarakatan oleh terpidana narkoba. Budi Waseso pun menyampaikan usul itu kepada Presiden Joko Widodo dan disambut dengan baik.

TIM TEMPO | ANGGA SUKMAWIJAYA