TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Banten Rano Karno setuju kalau pendidikan seharusnya bisa berjalan tanpa dihambat hal teknis. Pengabdian guru sebagai ikon pendidikan, kata Rano, seharusnya tak dibatasi soal sertifikasi. Kegiatan belajar pun tak boleh berhenti karena tidak siapnya fasilitas.
"Guru itu seniman, orang aneh, padahal tunjangannya kecil dan tuntutannya banyak, tapi mereka tetap bangun pagi dan berangkat ke sekolah untuk mengajar. Itu pengabdian," ujar Rano Karno dalam diskusi soal pengelolaan guru yang diadakan Indonesia Corruption Watch (ICW) di Balai Kartini Jakarta pada Selasa, 22 Desember 2015.
Rano Karno, yang pernah mengangkat isu pendidikan lewat sinetron terkenal Si Doel Anak Sekolahan, itu mengatakan “bersekolah” tak selalu berarti “datang ke sekolah”. Pendidikan, kata dia, ada di ruang terbuka dan bisa ditemukan kapan saja.
"Pendidikan di Banten juga banyak terjadi di 'ruang terbuka', soalnya sekolah tak layak, hampir rubuh, atapnya bolong. Siswa belajar di luar saja," kata Rano berkelakar.
Guru, kata dia, memang diharuskan memiliki sertifikat pendidikan. Namun hal itu juga tak lantas menghambat pengabdian guru sebagai pendidik. "Perhatikan daerah kecil. Kalau guru harus jadi sarjana dulu baru boleh mengajar, anak-anak di daerah itu akan ditinggalkan."
Rano mengatakan pemerintah Banten sudah menempatkan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mereka sebesar 21,7 persen dari total anggaran. "Anggaran itu kami optimalkan untuk sarana dan pembinaan guru, salah satunya lewat ‘Grand Design Karier Guru’." kata Rano.
Rano juga berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pendidikan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah kesempatan untuk membangun sarana prasarana pendidikan. Aturan baru itu menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dianggap tak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Dalam UU baru itu, kata Rano, pendidikan merupakan salah satu prioritas pemerintah pusat sebagai pelayanan dasar pada masyarakat untuk memenuhi kepentingan dasar negara. "Peralihan itu membuat pemerintah bisa lebih berfokus memperhatikan masalah pendidikan," ujar Rano.
