Pimpinan KPK terpilih, Basaria Panjaitan saat dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 21 Desember 2015. Basaria merupakan satu-satunya capim KPK yang berlatar belakang polwan dan menjadi komisioner KPK wanita pertama. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan memastikan tak ada lagi keributan antara komisi antirasuah dan Polri. Dia mengakui itulah salah satu misinya sebagai pemimpin KPK.
"Apakah ada misi-misi tertentu ke sini, misinya yang baik. Yang pasti kita lihat ada keributan-keributan, mudah-mudahan tidak akan terjadi karena saya berasal dari sana, saya kenal banyak," kata Basaria di kantor KPK, Senin, 21 Desember 2015.
Menurut dia, apa pun yang dikerjakan KPK dan penegak hukum lain bertujuan agar masyarakat sejahtera. "Bagaimana masyarakat sejahtera kalau penegak hukum tidak ada satu visi?" ujar Basaria.
Dia mengakui Undang-Undang KPK menjelaskan komisi antirasuah lebih unggul ketimbang penegak hukum lain. KPK punya kekuatan melebihi penegak hukum lainnya. "Kalau polisi yang nakal-nakal, nanti bisa cepat, poin ini jangan. Alangkah baiknya semua pekerjaan kita kerjakan satu kesepakatan tidak saling menyerang sehingga hasilnya bisa maksimal," tutur mantan anak buah Komisaris Jenderal Budi Gunawan saat menjadi Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu.
Basaria juga berharap koordinasi supervisi KPK-Polri meningkat. Jadi, kalau nanti ada penanganan kasus di kepolisian yang tidak berjalan baik, KPK bisa mengambil alih.
Dia meminta semua kalangan untuk tidak berpikiran negatif dulu kepada pimpinan KPK periode 2015-2019 ini. "Pikiran positif supaya kita maju," ucap Basaria.
Sebelumnya, sudah terjadi tiga kali gesekan antara Polri dan KPK atau biasa disebut kasus Cicak vs Buaya. Pertama, penahanan Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Kedua, upaya penangkapan Polri terhadap penyidik Novel Baswedan sebagai imbas dari penetapan Kepala Koordinator Lalu Lintas Inspektur Djoko Susilo menjadi tersangka korupsi. Terakhir, konflik kembali menyeruak setelah KPK menetapkan calon Kepala Polri tunggal pilihan Presiden Joko Widodo, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Budi saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Polri.
