DPR Sahkan 5 Pemimpin KPK di Rapat Paripurna

Reporter

Jumat, 18 Desember 2015 13:08 WIB

Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin (kanan) saat memimpin rapat pemungutan suara Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 17 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta – Dalam rapat paripurna hari ini, Jumat, 18 Desember 2015, DPR akhirnya mengesahkan lima pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah diputuskan dalam rapat Komisi Hukum DPR tadi malam. Sebelum kelimanya disahkan, Ketua Komisi Hukum Aziz Syamsuddin membacakan laporannya atas hasil uji kelayakan dan kepatutan calon pemimpin KPK.

"Dalam uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK kemarin, saya laporkan bahwa lima nama pimpinan KPK yang terpilih secara definitif adalah Alexander Marwata, Saut Situmorang, Basaria Panjaitan, Agus Rahardjo, serta Laode Muhammad Syarif," katanya dalam rapat paripurna pada Jumat, 18 Desember 2015.

Aziz mengungkapkan, dalam voting untuk menentukan pimpinan KPK tadi malam, Agus Rahardjo lolos sebagai salah satu pemimpin sekaligus Ketua KPK periode 2015-2019 dengan 53 suara. Sementara itu, Alexander Marwata lolos sebagai pemimpin KPK dengan 46 suara, Saut Situmorang dengan 37 suara, Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan dengan 51 suara, dan Laode Muhammad Syarif dengan 37 suara.

Setelah membacakan laporannya, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon, pun meminta persetujuan dari anggota Dewan untuk menerima kelima pemimpin KPK yang telah terpilih itu. "Apakah laporan dari Komisi III dapat disetujui?" ujarnya. Anggota Dewan pun kompak menyerukan persetujuannya. "Setuju!" Fadli kemudian mengetok palu tanda disahkannya kelima pemimpin KPK tersebut.

Dalam rapat paripurna DPR hari ini, keempat pemimpin KPK terpilih datang, kecuali Agus Rahardjo. "Kami mendapat surat pemberitahuan bahwa Bapak Agus Rahardjo sedang sakit dan berada di rumah sakit," tuturnya.

Adapun pemimpin KPK yang hadir dalam rapat paripurna hari ini adalah Staf Ahli Kepala Polri Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan; hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Alexander Marwata; Staf Ahli Badan Intelijen Negara Saut Situmorang; dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Laode Muhammade Syarief.

ANGELINA ANJAR SAWITRI




Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

17 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

18 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

18 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya