Capim KPK, Nama Basaria Kuat Terpilih

Kamis, 17 Desember 2015 23:00 WIB

Capim KPK, Basaria Panjaitan dalam uji kelayakan dan kepatutan bersama Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dari Kepolisian, Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan selalu muncul sebagai kandidat kuat dari seluruh fraksi di Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat. Komisi seolah sepakat meloloskan calon diklaim satu-satunya ‎perwakilan pemerintah dan aparat penegak hukum dari 10 nama yang diajukan presiden.



"‎Pimpinan KPK itu harus berisi pemerintah dan perwakilan masyarakat," kata Ketua Fraksi Nasdem di Komisi Hukum, Teuku Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Kamis, 17 Desember 2015. "Satu dari pemerintah dan empat dari masyarakat."


Taufiqulhadi menilai, sejumlah nama yang pernah berkarir di pemerintahan seperti mantan anggota Badan Intelejen Negara Saut Situmorang dan mantan Kepala LPSE Agus Raharjo tetap masuk kategori wakil masyarakat. Toh, status Alexander Marwata sebagai hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi dan mantan auditor BPKP tak dianggap Komisi Hukum sebagai wakil penegak hukum dan pemerintah.


Politikus dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil juga hanya mau menyebut langsung nama Basaria ketimbang sembilan calon yang lain. Seolah komisi berkukuh kesesuaian dengan Pasal 21 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu pimpinan adalah kepolisian dan kejaksaan. Nasir juga menilai positif Basaria sebagai keterwakilan wanita di susunan pimpinan KPK.


Seluruh fraksi memang belum genap memutuskan lima nama Pimpinan KPK periode 2015-2020. Menurut Kapoksi Fraksi PDIP Ichsan Soelistio, masih ada perdebatan panjang di antara fraksi soal dasar hukum seandainya memilih sejumlah nama bermasalah. Toh, ia memastikan komisi akan memilih secara aklamasi termasuk calon yang sebelumnya dinilai bertentangan yaitu Sujanarko, Saut, Johan Budi Sapto Prabowo dan Agus Raharjo.


"Keberatan hanya pada Surya Tjandra yang sangat muda, masih 44 tahun," kata Ichsan. "Kasihan kalau terpilih".‎


Fraksi Gerindra dan PPP senada soal tiga nama yang sudah muncul di Komisi Hukum. Wakil Ketua Komisi Hukum Desmond Mahesa dan Politikus fraksi bergambar Kaabah, Arsul Sani menyebut Basaria, Agus, dan Johan. Dua nama lainnya belum senada dan disepakati.


FRANSISCO ROSARIANS‎

Berita terkait

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

5 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

6 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

6 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya