Agus Rahardjo Ketua KPK yang Hapal Vendor Pengadaan Barang  

Reporter

Editor

Pruwanto

Kamis, 17 Desember 2015 22:21 WIB

Calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK bersama Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 16 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta -Agus Rahardjo yang terpilih menjadi pimpinan KPK awalnya tak bermaksud mendaftarkan diri. Panitia seleksi sengaja mengirimi Agus undangan untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. Panitia seleksi, Diani Sadiawati mengaku sengaja menjemput bola mencari pimpinan KPK.

"Panitia menimbang orang akan takut mendaftar dengan melihat kondisi KPK saat ini, sehingga mengambil kebijakan jemput bola," katanya kepada Tempo, Juni 2015 lalu. Nama Agus termasuk di antara 50 nama yang dihubungi panitia seleksi.

Agus Rahardjo ketika waktu itu dihubungi Tempo mengakui adanya ajakan itu, tapi ia belum memastikan akan melamar. "Kalau saya nantinya mendaftar, bukan semata karena dorongan tersebut," katanya.

Gayung bersambut, lulusan Teknik Sipil ITS itu termasuk delapan calon yang direkomendasikan panitia seleksi. "Saya lihat rekam jejak mereka dan masukan dari masyarakat, mestinya mereka terjamin," kata anggota panitia seleksi, Yenti Garnasih 30 Agustus 2015 kepada Tempo.

Sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Agus mengetahui permainan proyek-proyek besar pemerintah. Ia mengetahui bagian mana dari tender proyek pemerintah yang rentan di korupsi.

Agus Rahardjo kepada Tempo pada 9 Oktober 2014 pernah mengutarakan pada tahap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah, perilaku korupsi kian marak. Banyak vendor fiktif penyedia proyek yang ikut masuk tapi tak terpantau pemerintah. "Entah disengaja atau tidak," ujar Agus.

Pelaku tender pun harus hati-hati, pekerjaan Agus membuatnya hapal profil proyek di lingkungan pemerintah. Agus memaparkan pada 2013 ada 400 ribu paket pengadaan barang dan jasa yang digelar pemerintah daerah se-Indonesia. Tapi vendor pengerjaan paket itu hanya sekitar 50 ribu pihak. "Artinya satu vendor bisa menangani tujuh hingga delapan proyek sekaligus," ujar Agus.

Agus Rahardjo terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019 melalui voting yang dilakukan oleh anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat pada Jumat 17 Desember 2015. Pada sesi wawancara Agustus lalu, Panitia Seleksi sempat menyoroti harta kekayaan Agus Rahardjo.


DESTRIANITA K. | EVAN (PDAT)

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

6 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

7 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

13 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

16 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya