TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat akan memilih lima anggota pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019 sore ini. Sejumlah fraksi menjagokan tiga calon, yakni Basaria Panjaitan, Alexander Marwatta, dan Surya Tjandra. Tiga calon lain terancam terjegal.

“Basaria merupakan satu dari lima nama yang kami siapkan,” kata anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Demokrat yang tak mau disebutkan namanya. Selain Basaria, kata politikus itu, Demokrat mengajukan nama Alexander Marwatta. Demokrat justru tak mengajukan orang-orang lama KPK. “Orang-orang lama di mata kami bagus, cuma tidak masuk dalam lima pilihan kami.”

Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, membenarkan partainya telah menyiapkan lima nama yang akan diajukan dalam pleno. Menurut Ruhut,yang dipilih Demokrat adalah siapa pun yang mau bekerja menguatkan KPK. “Jadi, semua orang yang betul-betul pencegahan dan penindakan. Kami utamakan pencegahan,” kata dia.

Partai Gerindra juga punya pilihan yang sama dengan Demokrat. Politikus Gerindra, Wihadi Wiyanto, memilih unsur dari penegak hukum. “Tidak ada unsur kejaksaan, berarti unsur penegak hukum lain,” ujar Wihadi. Saat dimintai konfirmasi ihwal Basaria, dia malah tertawa.


Ada 10 calon pemimpin KPK yang ikut uji kelayakan dan kepatuhan di Komisi Hukum sejak dua hari lalu. Mereka adalah pegawai KPK, Sujanarko; staf ahli Badan Intelijen Negara, Saut Situmorang; hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Alexander Marwatta; dan pelaksana tugas pemimpin KPK, Johan Budi Sapto Pribowo.

Selanjutnya, akademikus Universitas Atmajaya,Surya Tjandra; mantan staf Sekretariat Negara,Robby Arya Brata; staf ahli Kepala Polri Bidang Politik, Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan; Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Agus Rahardjo,mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Laode Muhammad Syarief.

Favorit Publik Terancam Tak Dipilih

Wakil Ketua Komisi Hukum Benny Kabur Harman mengatakan mekanisme pengambilan keputusan dalam memilih lima pemimpin KPK akan diusahakan lewat musyawarah-mufakat.Kalau tidak dicapai, akan voting. Dia mengagendakan rapat pleno Komisi Hukum pada pukul 15.00 WIB.

Dia mengakui calon-calon itu banyak yang bergerilya melobi Komisi Hukum. "Lobi-lobi ada, lah.Itu kan biasa. Capim kan juga punya tim sukses."

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Tama S.Langkun, berharap DPR menggunakan indikator dalam memilih lima pemimpin KPK misalnya dari sisi kepatutan dalam pelaporan harta kekayaan.

Linda Trianita

Partai Gerindra juga punya pilihan yang sama dengan Demokrat. Politikus Gerindra, Wihadi Wiyanto, memilih unsur dari penegak hukum. "Tidak ada unsur kejaksaan, berarti unsur penegak hukum lain," ujar Wihadi. Saat dimintai konfirmasi ihwal Basaria, dia malah tertawa.

Ada sepuluh calon pemimpin KPK yang ikut uji kelayakan dan kepatuhan di Komisi Hukum sejak dua hari lalu. Mereka adalah pegawai KPK, Sujanarko; staf ahli Badan Intelijen Negara, Saut Situmorang; hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Alexander Marwatta; dan pelaksana tugas pemimpin KPK, Johan Budi Sapto Pribowo.

Selanjutnya, akademikus Universitas Atmajaya,Surya Tjandra; mantan staf Sekretariat Negara,Robby Arya Brata; staf ahli Kepala Polri Bidang Politik, Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan; Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Agus Rahardjo,mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Laode Muhammad Syarief.

Sebelum uji kelayakan dan kepatutan, Komisi Hukum DPR telah mempersoalkan mengenai persyaratan sejumlah calon. Mereka dipersoalkan lantaran dianggap tak memenuhi persyaratan Undang-Undang KPK, yakni Johan Budi Sapto Prabowo, Sujanarko, Saut Situmorang, dan Agus Raharjo. Nama-nama mereka semula difavoritkan oleh publik.

Politikus NasDem, Taufiqulhadi, punya pilihan berbeda. Dia menjagokan Surya Tjandra. "Dia memiliki rasa percaya diri yang kuat, kelihatan punya pemahaman terhadap pemberantasan korupsi," katanya.

Politikus Partai PersatuanPembangunan, Arsul Sani,mengaku masih membuat scoring untuk diajukan kepada pemimpin fraksi."Kami menyiapkan orang yang sudah berpengalaman(di KPK) dikombinasikan dengan orang luar," kata Arsul. Menurut dia, PPP sudah tak mempersoalkan lagi latar belakang yang harus tamatan hukum.

Anggota Komisi Hukum dari Fraksi PAN, Mulfachri Harahap; politikus PDIP, Marsiaman Saragih; dan politikus Golkar, Aziz Syamsuddin masih menutupi calon yang akan dipilih. Namun Mulfachri mengisyaratkan partainya akan memilih orang yang memahami hukum acara, ilmu audit, dan manajemen.

Wakil Ketua Komisi Hukum Benny Kabur Harman mengatakan mekanisme pengambilan keputusan dalam memilih lima pemimpin KPK akan diusahakan lewat musyawarah-mufakat.Kalau tidak dicapai, akan voting. Dia mengagendakan rapat pleno Komisi Hukum pada pukul 15.00 WIB.

Dia mengakui calon-calon itu banyak yang bergerilya melobi Komisi Hukum. "Lobi-lobi ada, lah.Itu kan biasa. Capimkan juga punya tim sukses."

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Tama S.Langkun, berharap DPR menggunakan indikator dalam memilih lima pemimpin KPK misalnya dari sisi kepatutan dalam pelaporan harta kekayaan.

Linda Trianita