Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pres terkait proses sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI di Istana Negara, Jakarta, 15 Desember 2015. Jokowi menyampaikan jika dirinya terus mengikuti sidang etik Ketua DPR Setya Novanto di MKD. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menjanjikan kenaikan tunjangan perjalanan dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam acara musyawarah nasional DPRD tingkat kabupaten hari ini, para anggota DPRD sempat meminta Presiden untuk memuluskan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai kenaikan tunjangan.
"Saya sebenarnya belum tahu barangnya (RPP) itu sudah sampai di mana. Tapi akan saya urus, yang jelas naiklah," kata Jokowi di Munas DPRD Kabupaten di gedung Annex, Jakarta, Kamis, 17 Desember 2015.
Jokowi belum bisa menjanjikan besaran kenaikan tunjangan. Pasalnya, ia belum membaca dengan detail usulan kenaikan. Jokowi mengakui tunjangan perjalanan dinas anggota DPRD memang sangat kecil. "Pokoknya saya urus, tunjangan perjalanan kan memang sangat kecil sekali. Saya tahu kok," katanya.
Dalam pembukaan munas, Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia Salehudin menyampaikan pada Presiden mengenai desakan dari anggota DPRD seluruh kabupaten untuk menyetujui usulan kenaikan tunjangan. Ia mengakui jumlah anggota DPR memang cukup besar.
"Mungkin menjadi beban negara, tapi di balik itu, kami adalah calon legislatif yang mewakili rakyat," katanya. Salehudin berharap pemerintah segera meloloskan RPP mengenai kenaikan tunjangan itu.
Acara munas anggota DPRD tingkat kabupaten seluruh Indonesia dihadiri 579 orang. Salehudin mengatakan jumlah total anggota DPRD tingkat kabupaten mencapai 17.620 orang. "Tapi, yang hadir dalam munas hanya pimpinannya saja," katanya. Dalam acara itu, Presiden didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
