Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan seusai diambil sumpah saat menjalani sidang Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Desember 2015. Luhut akan memberikan keterangan terkait kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam perpanjangan kontrak Freeport. Luhut diminta hadir sebagai saksi karena namanya 66 kali disebut pada rekaman percakapan kasus tersebut. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengaku sudah cukup lama mengenal Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dan pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid. Namun dia mengaku tidak tahu soal pertemuan kedua temannya itu bersama Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, pada 8 Juni 2015.
“Pertemanan saya dengan Pak Setya hanya sebatas pekerjaan. Beliau Ketua DPR, saya Menkopolhukam. Partner kerja dekat lah. Tapi saya tidak pernah, sebagai pejabat negara, berurusan bisnis. Kami bertemu untuk membicarakan soal APBN, tax amnesty, banyak sekali hal," kata Luhut dalam sidang MKD pada Senin, 14 Desember 2015.
Luhut mengaku terakhir kali bertemu dengan Setya di pernikahan anak Setya pada 6 Desember 2015. Sebelumnya, dia juga pernah bertemu untuk membicarakan masalah hubungan parlemen dengan pemerintah. "Saya lupa kapan. Hanya membicarakan hubungan antara parlemen dan pemerintah," ujar Luhut.
Sedangkan dengan Riza Chalid, Luhut mengatakan sudah kenal sejak beberapa tahun lalu. Namun dia mengaku hanya berteman biasa dan tidak ada hubungan bisnis dengan Riza. “Saya kenal beberapa tahun lalu. Riza kan dekat di kalangan KMP (Koalisi Merah Putih), tentu lah saya berteman, memelihara komunikasi politik dengan teman-teman di KMP. Beliau punya pengaruh dan teman-teman yang banyak di KMP," kata Luhut.
Luhut mengakui pernah bertemu dengan Riza untuk membicarakan KMP dan bagaimana hubungan parlemen dengan pemerintah agar dapat lebih baik. "Saya lupa kapan. Tapi saya tidak pernah bicara menyangkut Freeport, baik dengan Pak Setya maupun Riza," kata Luhut.
Siang ini, MKD melanjutkan sidang kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto dengan memanggil Luhut. Keterangan Luhut diperlukan karena nama Luhut disebut sebanyak 66 kali di dalam bukti rekaman. Selain itu, keterangan Luhut diperlukan karena MKD gagal mendapatkan bukti rekaman orisinal di ponsel Maroef yang saat ini berada di Kejaksaan Agung.
