TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Komite Penyelamat Nawacita berencana mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung untuk mendukung penangkapan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dan taipan minyak, M. Riza Chalid.
"Kami mengajak masyarakat melawan mafia di Indonesia," ujar penggagas aksi, Ammarsjah, dalam sebuah diskusi di Jalan Raya Cikini 70, Jakarta, Minggu, 13 Desember 2015.
Rencananya aksi akan dilakukan pada Selasa, 15 Desember mendatang, di berbagai titik. Mulai dari Tugu Proklamasi dan diteruskan ke sejumlah titik, seperti gedung KPK, Mabes Polri, dan kantor Kejaksaan Agung.
Relawan tersebut terdiri dari berbagai elemen, di antaranya didominasi pendukung Presiden Joko Widodo. Mulai dari Seknas Jokowi, Almisbat, Duta Jokowi, RPJB, Perempuan Indonesia Anti-Korupsi, Kornas Jokowi, Alumni Trisakti, dan Arus Bawah Jokowi. Selain itu juga ada Senat Mahasiswa Universitas Atmajaya dan berbagai elemen masyarakat lain.
Dalam aksi tersebut, juga bakal didatangi masyarakat secara individu yang turut mendukung langkah lembaga hukum menangkap Setya Novanto dan Riza Chalid. "Kami ingin agar masalah pencatutan nama presiden segera diselesaikan," ujar koordinator aksi, Panel Barus.
Aksi tersebut adalah bentuk tekanan sekaligus dukungan rakyat pada lembaga penegak hukum. Mereka diminta untuk segera mengambil langkah signifikan dalam menyelesaikan persoalan lobi-lobi kontrak karya dengan PT Freeport Indonesia.
"Kami juga mengimbau agar masyarakat turut mendukung dan melakukan aksi di wilayahnya masing-masing." Dalam aksinya nanti, para pendukung Jokowi ini akan memberi petisi berjudul Gempur Para Mafia dan Bersihkan Nawacita Gadungan. Petisi ini juga telah ditandatangani ratusan warga.
AVIT HIDAYAT
Berita terkait
Nurul Ghufron Gugat ke PTUN, Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Etik dan Anggap Kasusnya Tidak Kedaluwarsa
1 jam lalu
Dewas KPK tetap akan menggelar sidang etik terhadap Wakil Ketua Nurul Ghufron, kendati ada gugatan ke PTUN.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewas KPK Albertina Ho Dilaporkan Nurul Ghufron, Ini Profil dan Kasus yang Pernah Ditanganinya
4 jam lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron laporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho, eks Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Ini profilnya.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK
Baca SelengkapnyaKilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar
1 hari lalu
KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.
Baca SelengkapnyaKPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri
1 hari lalu
Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.
Baca SelengkapnyaSoal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.
Baca SelengkapnyaLaporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim informasi transaksi keuangan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.
Baca SelengkapnyaKonflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem
1 hari lalu
Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.
Baca SelengkapnyaPengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho
1 hari lalu
Aktivis dan pengamat antikorupsi turut menanggapi fenomena seteru di internal KPK, Nurul Ghufron laporkan Albertina Ho. Apa kata mereka?
Baca SelengkapnyaLaporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK
1 hari lalu
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.
Baca Selengkapnya