TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah, mengatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said telah melakukan sejumlah kesalahan terkait dengan kasus kontrak PT Freeport Indonesia.
Menurut Fahri, Sudirman telah melanggar undang-undang dengan menerbitkan surat kepada Freeport pada 7 Oktober lalu yang isinya memberikan kepastian kepada Freeport bahwa mereka tetap bisa melanjutkan usaha penambangannya setelah 2021.
"Surat itu dipaksa dibuat agar saham Freeport naik. Ada kerugian negaranya juga di situ. Kalau percakapan antara seorang pejabat dan pengusaha di warung kopi kan enggak ada kerugian negara," kata Fahri saat ditemui di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, pada Kamis, 10 Desember 2015.
Dengan dikeluarkannya surat tersebut, yang menurut Sudirman telah sesuai dengan izin Presiden Joko Widodo, Jokowi seharusnya marah dengan Sudirman, bukan kepada Ketua DPR Setya Novanto yang diduga telah mencatut namanya untuk meminta saham Freeport. "Ada yang mencatut nama Presiden, bikin surat, bikin izin. Seharusnya Presiden marah akan itu. Kalau enggak marah, jangan-jangan Presiden tahu surat itu, izin itu," ujar Fahri.
Fahri pun menuturkan kasus pencatutan nama oleh Setya merupakan sebuah konspirasi. "Bagaimana bisa seorang menteri datang ke DPR bawa bukti sampah? Kelakuan dari pembantu-pembantunya Pak Jokowi ini tak terkendali, bikin kacau, bikin gaduh, dan sekarang malah main sandiwara, mau bikin ribut DPR dengan data palsu," kata Fahri.
Pada Oktober lalu, Sudirman Said mengeluarkan surat kepada Freeport untuk meyakinkan perusahaan asal Amerika Serikat tersebut tetap bisa beroperasi setelah kontraknya berakhir pada 2021. Namun Sudirman membantah surat tersebut untuk memperpanjang kontrak Freeport.
Dalam surat bertanggal 7 Oktober 2015 tersebut, tidak ada kata-kata perpanjangan kontrak. Menurut Sudirman, tujuan diterbitkannya surat itu adalah menyatakan keyakinan pemerintah yang tetap ingin menjaga kelangsungan investasi. Sudirman pun mengaku mengirimkan surat kepada PT Freeport Indonesia dan induk perusahaannya, Freeport McMoran Inc, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
Berita terkait
Daftar 7 Lowongan Kerja BUMN dan Swasta pada Mei 2024
1 hari lalu
Sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN membuka lowongan kerja pada bulan Mei 2024 ini
Baca SelengkapnyaFreeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi
2 hari lalu
Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaBahlil Sebut Izin Freeport Diperpanjang sampai 2061, Tunggu Revisi PP Minerba
5 hari lalu
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan proses perpanjangan izin Freeport, yang habis pada 2041, hampir selesai.
Baca SelengkapnyaSudirman Said Ajak Para Tokoh Bersatu Selesaikan Tantangan Pasca Pilpres 2024
14 hari lalu
Setelah semua proses pilpres 2024 dan sidang sengketa di MK berakhir, kata dia, penting bagi para tokoh bangsa untuk berkumpul guna merumuskan solusi.
Baca SelengkapnyaRiwayat Saham Freeport Indonesia: Dijual ke Bakrie dan Dibeli Lagi, Kini 61 Persennya Diincar RI
21 hari lalu
Presiden Jokowi memerintahkan divestasi saham lanjutan PT Freeport Indonesia sehingga negara mempunyai saham 61 persen.
Baca SelengkapnyaJokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi
37 hari lalu
Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan mayoritas pemegang saham PT Freeport.
Baca SelengkapnyaSudirman Said: Korupsi Merajalela dan KPK Dilumpuhkan di Era Jokowi
56 hari lalu
TImnas Amin menyinggung masalah-masalah yang terjadi selama pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Baca SelengkapnyaSudirman Said: Semua Cara Perlu Dilakukan untuk Buktikan Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
56 hari lalu
Cara konvensional maupun cara baru bisa dilakukan untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 menurut Sudirman Said.
Baca SelengkapnyaKata Politikus Golkar soal Isu Prabowo-Gibran Siapkan Skenario Rangkul Hampir Semua Partai
3 Maret 2024
Politikus Golkar Erwin Aksa mengomentari pernyataan Sudirman Said, soal ada skenario untuk menggabungkan banyak partai politik ke dalam pemerintahan
Baca SelengkapnyaGuru Besar Kritik Jokowi, Sudirman Said: Suara Mereka Murni untuk Selamatkan Bangsa
7 Februari 2024
Sudirman Said merespons munculnya ancaman kepada sejumlah rektor dan guru besar setelah melayangkan petisi kepada Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya