Presiden Joko Widodo mengungkapkan kemarahan ketika ditanya sejumlah wartawan terkait kasus dugaan pencatutan namanya dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam permintaan saham Freeport, di Istana Merdeka, Jakarta, 7 Desember 2015. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo meminta seluruh menterinya untuk membuat anggaran lebih produktif. Hal ini disampaikan Presiden dalam rapat paripurna terakhir 2015 di Istana Bogor, siang ini.
"Yang jelas anggaran diminta oleh Presiden untuk lebih produktif. Tidak ada lagi anggaran dobel atau ganda," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung seusai rapat paripurna di Istana Bogor, Selasa, 8 Desember 2015.
Dalam rapat paripurna itu, kata Pramono, Presiden juga menekankan kebijakan yang berkaitan dengan subsidi, proteksi, dan perlindungan akan terus dikurangi secara bertahap. Pengurangan ini juga dilakukan pada badan usaha milik negara yang mendapatkan proteksi atau perlindungan.
"Karena visi ke depan ada visi kompetisi, ini latar belakangnya," kata Pramono. Salah satu industri yang akan ditarik proteksinya adalah bidang farmasi karena harga yang sangat mahal. "Ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat karena harga obat yang tinggi."
Presiden, kata Pramono, meminta seluruh kementerian untuk mempersiapkan diri karena anggaran pendapatan dan belanja negara atau pola pembangunan ke depan akan berbeda dibandingkan sebelumnya. Presiden menginginkan agar pola dan visi ke depan tidak dilakukan dengan business as usual melainkan mencapai target yang ditetapkan.
Dalam pembukaan rapat paripurna hari ini, Presiden mengingatkan semua menterinya untuk tidak terjebak dalam rutinitas yang monoton. Presiden mengajak semua menterinya untuk melakukan pola dan cara baru dalam mengeksekusi kebijakan. "Semuanya harus berani membalikkan bahwa orientasi kita bukan prosedur tapi hasil. Ini yang harus dibalik total," kata Jokowi.
