TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta semua menterinya mengikuti pengelolaan anggaran yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Pramono Anung, Sekretaris Kabinet, mengatakan pola pengelolaan anggaran yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menjadi percontohan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Soalnya, Susi dapat menghemat anggaran hingga Rp 1 triliun tanpa mengurangi program kerja prioritasnya.

“Presiden akan menggunakan apa yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai contoh karena berhasil menghemat Rp 1 triliun, dan itu dikembalikan ke negara,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 7 Desember 2015.

Pramono menuturkan Menteri Susi akan diminta memaparkan apa yang telah dia lakukan selama ini dalam mengelola anggaran. Dengan begitu, semua menteri di Kabinet Kerja dapat mengadopsinya di kementerian yang mereka pimpin.

Seperti diketahui, DPR hanya mengabulkan Rp 13,8 triliun dari Rp 15,8 triliun anggaran yang diusulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2016. Hal tersebut membuat kementerian yang dipimpin Susi harus merevisi rencana kerja anggaran kementerian/lembaga (RKA-K/L) yang telah dicanangkan sebelumnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan bahkan harus memotong sejumlah kegiatan, magar sesuai dengan pagu anggaran RKA-K/L 2016, seperti yang diarahkan Kementerian Keuangan.

Pemotongan anggaran dilakukan pada sejumlah kegiatan yang bersifat pendukung, seperti seminar dan perjalanan dinas. Pemotongan anggaran itu dipastikan tidak akan mengganggu kegiatan yang terkait langsung dengan nelayan.

Susi sendiri memang meminta agar semua program, seperti pengadaan kapal, alat tangkap, dan keramba jaring apung, serta pendingin, yang terkait dengan pemangku kepentingan terus dijaga.

BISNIS.COM