TEMPO.CO, Bandung - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan program bela negara bakal terus berlanjut tahun depan meskipun alokasi anggarannya dipersoalkan Dewan Perwakilan Rakyat. "Tidak ada anggaran, kita lanjut terus dengan anggaran minim," ujar Ryamizard di Telkom University, Bandung, Senin, 7 Desember 2015.

Ryamizard meminta gubernur, wali kota, dan bupati ikut membantu pendanaan program tersebut karena sebetulnya dana yang diperlukan di daerah tidak besar. "Latihan 1-2 minggu beberapa orang dengan pengajar tentara, tidak harus di markas tentara kalau ada gedung bagus," ujar Ryamizard.

Khusus kader pelatihan bela negara, menurut Ryamizard, berlangsung selama satu bulan. Adapun karyawan seperti pegawai bank, misalnya, bisa mengikuti pelatihan bela negara selama 4-5 hari. "Yang penting dia paham perkembangan sejarah, ancaman negara seperti apa. Bela negara bukan wajib militer," kata Ryamizard.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pertahanan DPR Mahfudz Siddiq telah meminta Kementerian Pertahanan menunda program bela negara karena menimbulkan kontroversi. Dana program bela negara juga pernah dibahas pemerintah dengan DPR sebesar Rp 90 miliar.

Alokasi itu, menurut Mahfudz, untuk sosialisasi ke masyarakat agar punya kesadaran membela negara. Namun, ujarnya, program bela negara itu ternyata tidak hanya pendidikan, tapi juga konsolidasi dan mobilisasi massa.

ANWAR SISWADI