Jaksa Agung: Rekaman Setya Novanto Diminta buat Penyelidikan  

Reporter

Editor

Anton Septian

Kamis, 3 Desember 2015 15:38 WIB

Jaksa Agung HM Prasetyo dalam rapat kerja dengan Pansus hak angket Pelindo II di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 29 Oktober 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo membenarkan bahwa Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin telah menyerahkan rekaman percakapannya dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dan pengusaha minyak M. Riza Chalid.

"Betul, karena ini kan untuk kepentingan penyelidikan," ucap Prasetyo di Kejaksaan Agung, Kamis, 3 Desember 2015.

Prasetyo mengatakan rekaman itu akan menjadi bukti awal untuk mengembangkan pengusutan kasus pemufakatan jahat di balik upaya perpanjangan kontrak karya Freeport. Ia berujar, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Arminsyah sudah melakukan hal yang tepat dengan meminta rekaman itu.

Dua pekan lalu, Prasetyo menuturkan sudah mengontak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said untuk meminta rekaman itu. Kala itu ia mengatakan rekaman itu perlu dibuktikan kebenarannya. "Transkripnya sudah menjadi petunjuk awal," ucapnya.

Arminsyah enggan mengungkapkan detail kapan rekaman itu diserahkan oleh Maroef. Ia juga enggan berbicara soal kabar Jaksa Agung sudah mendengar rekaman itu awal pekan ini. "Ya, rekaman itu memang dibutuhkan, tapi saya enggak bisa menjelaskan karena ini masih dalam penyelidikan," ujarnya.

Keterangan Maroef telah menyerahkan rekaman ke Kejaksaan Agung terungkap dalam sidang Mahkamah Kehormatan DPR hari ini. Rekaman itu, tutur Maroef, ia ambil karena curiga dengan pembicaraan Setya Novanto dan Riza Chalid yang melebar ke mana-mana saat membahas kontrak Freeport.

ISTMAN M.P.




Berita terkait

Kilas Balik 7 Tahun Jokowi Perintah Jaksa Agung Usut Kembali Kematian Munir, Apa Hasilnya?

13 Oktober 2023

Kilas Balik 7 Tahun Jokowi Perintah Jaksa Agung Usut Kembali Kematian Munir, Apa Hasilnya?

Pada 13 Oktober 2016, Jokowi meminta Jaksa Agung kembali mengusut kasus pelanggaran HAM Munir Said Thalib. Berikut kilas baliknya.

Baca Selengkapnya

Jaksa Agung: Ada Kebocoran, Program TP4D Akan Dievaluasi

8 November 2019

Jaksa Agung: Ada Kebocoran, Program TP4D Akan Dievaluasi

Jaksa Agung ST Burhanudin enggan merinci masalah dalam TP4D. Ia hanya mengatakan masalah di tubuh program ini bisa dirasakan semua orang.

Baca Selengkapnya

HM Prasetyo Minta ST Burhanuddin Lanjutkan Program TP4

28 Oktober 2019

HM Prasetyo Minta ST Burhanuddin Lanjutkan Program TP4

ST Burhanuddin menyatakan kesanggupannya untuk menjalankan program yang telah berjalan sebelumnya.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Agung Arminsyah Plt Jaksa Agung Selama Tiga Bulan

22 Oktober 2019

Jokowi Tunjuk Agung Arminsyah Plt Jaksa Agung Selama Tiga Bulan

Presiden Jokowi baru akan menunjuk Jaksa Agung yang baru pada Desember 2019 atau Januari 2020.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Arminsyah Jadi Plt Jaksa Agung

22 Oktober 2019

Jokowi Tunjuk Arminsyah Jadi Plt Jaksa Agung

Jokowi Tunjuk Agung Arminsyah menjadi Plt Jaksa Agung menggantikan Prasetyo yang pensiun.

Baca Selengkapnya

Pimpinan KPK Tanpa Jaksa, Jaksa Agung: Ada 90 Jaksa di Situ

13 September 2019

Pimpinan KPK Tanpa Jaksa, Jaksa Agung: Ada 90 Jaksa di Situ

Jaksa Agung H.M. Prasetyo mengatakan tak masalah jika tidak ada perwakilan jaksa sebagai pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Jaksa Agung dari Parpol Disoal, M. Prasetyo: Kenapa Baru Sekarang

16 Agustus 2019

Jaksa Agung dari Parpol Disoal, M. Prasetyo: Kenapa Baru Sekarang

Selain Prasetyo, jaksa agung yang berlatar belakang partai politik adalah Marzuki Darusman (1999-2001), yakni dari Golkar.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ingin Jaksa Agung Nonpartai, Johnny: Jangan Batasi NasDem

16 Agustus 2019

Jokowi Ingin Jaksa Agung Nonpartai, Johnny: Jangan Batasi NasDem

Presiden Jokowi ingin menunjuk Jaksa Agung dari luar partai. NasDem setuju saja tapi minta tak dibatasi.

Baca Selengkapnya

Dianggap Dekat Partai, YLBHI Kritik Kejaksaan di Bawah Prasetyo

2 Agustus 2019

Dianggap Dekat Partai, YLBHI Kritik Kejaksaan di Bawah Prasetyo

YLBHI mengkritik kejaksaan di bawah Jaksa Agung Prasetyo yang dianggap terlalu dekat dengan partai.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua Komisi III DPR: Kinerja Jaksa Agung Prasetyo Standar

27 Juli 2019

Wakil Ketua Komisi III DPR: Kinerja Jaksa Agung Prasetyo Standar

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Erma Suryani Ranik menilai kinerja Jaksa Agung H M. Prasetyo tak terlalu menonjol.

Baca Selengkapnya