Jusuf Kalla Mengaku Bahas Sidang MKD dengan Jokowi  

Rabu, 2 Desember 2015 20:37 WIB

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat hendak bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia melalui Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, 20 November 2015. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku sempat membahas sidang Mahkamah Kehormatan Dewan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Menurut dia, pembahasan sidang tersebut dilakukan Jusuf Kalla bersama Jokowi setelah pulang dari Paris.

"Biasa, kalau Presiden ke luar negeri tentu kan saya lapor apa masalah luar negeri. Walaupun singkat tadi dengan Pak Jokowi," kata Kalla di kantornya, Rabu, 2 Desember 2015. "Semuanya tentu dibahas selama tiga hari kunjungannya. Termasuk isu-isu MKD serba sedikit. Beliau kan juga sudah tahu."

Kalla juga menyempatkan diri menonton tayangan sidang MKD di layar kaca di kantornya. Namun dia membantah bahwa tayangan sidang MKD itu ditonton bersama Presiden Joko Widodo. "Ah enggaklah," ujarnya. Dia sepenuhnya menyerahkan substansi sidang kepada Mahkamah.

Kalla meminta anggota Mahkamah tidak kembali membahas persoalan yang sudah disepakati dalam hasil rapat MKD kemarin. Misalnya, persetujuan sidang terbuka, legal standing Menteri Energi Sudirman Said, dan soal surat dari Kementerian Energi.

Sidang perdana MKD digelar hari ini. Sidang kali ini menghadirkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said untuk menjelaskan ihwal laporannya kepada MKD soal kasus pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto.

REZA ADITYA

Baca juga:
3 Hal Ini Bikin Ketua DPR Setya Novanto Sulit Ditolong!
Selidiki Setya Novanto, Jaksa Agung: Ada Pemufakatan Jahat

Berita terkait

Bertemu di Malaysia, Jusuf Kalla Minta Hamas Bersatu dengan Fatah

7 jam lalu

Bertemu di Malaysia, Jusuf Kalla Minta Hamas Bersatu dengan Fatah

Ketua PMI Jusuf Kalla meminta Hamas untuk bersatu dengan Fatah ketika bertemu perwakilan kelompok tersebut di Kuala Lumpur.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

10 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Hamas Minta Bantuan Jusuf Kalla untuk Mediasi dengan Israel

1 hari lalu

Hamas Minta Bantuan Jusuf Kalla untuk Mediasi dengan Israel

Hamas meminta bantuan dari Jusuf Kalla agar menjadi mediator guna mengakhiri perang dengan Israel.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya