Pegawai negeri sipil (PNS) menguap saat berdoa dalam Upacara Peringatan HUT Korpri ke-44 di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Lapangan Eks Irti Monas, Jakarta, 30 November 2015. Dalam pidatonya saat memimpin upacara Wakil Gubernur DKI Djarot Syaiful mengatakan, Korpri harus Memberikan pelayanan publik untuk masyakarat yang berdaya dan sejahtera secara hakiki. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Cirebon - Dana Rp 1,3 miliar sudah dianggarkan untuk rekrutmen CPNS di RAPBD 2016 Kota Cirebon. Namun pemerintah pusat hingga kini belum cabut moratorium CPNS.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan (BK Diklat) Kota Cirebon, Anwar Sanusi, Senin 30 November 2015. “Anggaran untuk penambahan PNS baru di lingkungan Pemkot Cirebon sudah ada di RAPBD 2016,” kata Anwar.
Pada RAPBD 2016 anggaran belanja pegawai sudah dinaikkan menjadi Rp 634 miliar. Dari jumlah tersebut sebanyak 1,3 miliar dialokasikan untuk rekrutmen CPNS pada 2016 mendatang.
Adanya alokasi anggaran untuk rekrutmen CPNS pada RAPBD 2016 dikarenakan saat ini Pemkot Cirebon kekurangan sekitar 3 ribu tenaga PNS. Selain itu, Pemkot Cirebon pun berharap adanya pencabutan moratorium CPNS pada 2016. Namun ternyata hingga kini moratorium tersebut belum dicabut. Bahkan menurut informasi yang didapat jika kemungkinan besar pemerintah pusat akan menerbitkan surat edaran terkait moratorium berkelanjutan. Ini berarti pembukaan CPNS ditiadakan pada 2016 mendatang. “Memang ada informasi seperti itu,” kata Anwar.
Anwar menambahkan, sekalipun Pemkot Cirebon saat ini mengalami kekurangan tenaga PNS dalam jumlah yang cukup besar, pihaknya tidak bisa memaksakan untuk merekrut CPNS. Terutama jika pemerintah pusat tak juga mencabut moratorium penerimaan CPNS.
Saat ditanyakan anggaran yang sudah masuk ke RAPBD 2016 untuk rekrutmen CPNS sebesar Rp 1,3 miliar, menurut Anwar, anggaran itu pun tidak akan sia-sia. “Karena nantinya alokasi anggaran itu bisa digunakan untuk merekrut pegawai kontrak pemerintah,” katanya.
Penambahan pegawai kontrak pemerintah, menurut Anwar, merupakan solusi yang bisa diambil terutama saat Pemkot Cirebon mengalami kekurangan PNS yang cukup besar jumlahnya. “Namun pengangkatan pegawai kontrak pun tidak bisa dilakukan sembarangan,” katanya. Karena pegawai yang diangkat harus yang pintar dan memiliki kompetensi di bidangnya. Ia bahkan menjanjikan tidak ada titip menitip dalam proses rekrutmen pegawai kontrak pemerintah tersebut.
Sementara itu, Kepala Bidang Informasi Kepegawaian BK Diklat Kota Cirebon, Yoyoh Rokayah, menjelaskan saat ini PNS di Kota Cirebon hanya 6.242 orang. “PNS yang pensiun setiap tahunnya bisa mencapai 200 orang,” katanya.
