KASUS CALO FREEPORT, Anggota BKO Mentahkan Hasil Sidang MKD

Reporter

Senin, 30 November 2015 18:25 WIB

Susunan Pimpinan MKD yang baru (kiri-kanan) Kahar Muzakir, Surahman Hidayat, Junimart Girsang dan Sufmi Dasco berfoto bersama seusai pelantikan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 30 November 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan Syarifuddin Sudding mengatakan bahwa sidang MKD yang saat ini masih digelar secara tertutup belum sampai pada penentuan agenda sidang karena sejumlah anggota MKD terutama yang di BKO (bawah kendali operasi)-kan masih meributkan soal valid atau tidaknya bukti rekaman suara yang dijadikan bukti oleh pelapor, Menteri ESDM Sudirman Said.

"Yang di BKO kan itu ingin menganulir keputusan yang kami ambil soal kasus ini ditindaklanjuti dalam proses persidangan. Dia tidak mengakui keputusan yang telah kami ambil tentang menindaklanjuti dalam proses persidangan," kata Syarifuddin Sudding di Kompleks Parlemen Senayan pada Senin, 30 November 2015.

Padahal, menurut Sudding, hari ini jadwal sidang MKD adalah penentuan agenda dan jadwal persidangan oleh pimpinan, dan membawa rapat internal untuk mengambil keputusan. Tapi karena banyaknya anggota yang menganulir rapat MKD pada 24 November lalu membuat sidang tak kunjung menemukan hasil.

"Argumennya bahwa ini rekaman tidak utuh, harus divalidasi, padahal perdebatannya sudah Lewat, termasuk soal legal standing. Kami skors 30 menit, untuk mendinginkan suasana karena ada anggota yg baru masuk, yang di BKO-kan itu mau menganulir keputusan yg diambil kemarin agar kasus ini diperdalam lagi pada proses persidangan," kata Sudding.

Anggota MKD dari Fraksi Gerindra, Supratman Andi Agtas termasuk yang mempersoalkan mengenai validitas hasil rekaman itu.

"Verifikasi yang dilakukan kemarin itu belum valid. Menyangkut alat bukti. Ini problem yang paling mendasar. Ini soal melihat potensi dari sisi kami harus obyektif. Karena ini nasib orang per orang, tapi karena ini menyangkut bahwa seluruh alat bukti dan menyangkut alat administrasi," kata Suratman.

Hingga berita ini diturunkan, sidang Mahkamah Kehormatan Dewan masih belum mencapai kesepakatan. Sidang ini digelar sejak pukul 13.00 WIB.

Setelah MKD memutuskan untuk melanjutkan laporan menteri Sudirman Said ke tahap Persidangan, terjadi perombakan dalam tubuh MKD. Tercatat ada 7 anggota MKD yang diganti, 4 di antaranya melalui BKO dan 3 diganti secara permanen.

Empat anggota baru MKD yang berasal dari BKO di antaranya Akbar Faisal dari Fraksi Nasdem, Sukiman San A Bakrie dari PAN, dan Henri Yosodiningrat dari Golkar.

DESTRIANITA K.

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

9 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

10 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

11 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya