TEMPO.CO, Jakarta - Saat ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat memasukkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ke dalam program legislasi nasional 2015. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menjamin pembahasan revisi UU KPK hanya berfokus pada empat poin. "Kami kawal enggak mau lebih dari itu," kata Luhut di Grand Sahid Hotel, Senin, 30 November 2015.
Keempat poin tersebut, kata Luhut, antara lain mengenai masalah pengawasan, penghentian penyidikan, penyadapan, serta pembentukan penyidik independen. "Itu kan penyesuaian, cuma empat saja tak ada yang dipaksakan," kata Luhut.
Rencana revisi UU KPK ini bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Joko Widodo, Oktober lalu. Saat itu, Jokowi mengatakan pemerintah urung merevisi beleid KPK tahun ini. Alasannya, pemerintah fokus pada pertumbuhan ekonomi. Tapi kenyataannya, revisi UU KPK berhasil masuk dalam prolegnas prioritas 2015.
Pernyataan Jokowi itu muncul ketika DPR mewacanakan merevisi UU KPK. Dalam draf usulan Dewan, terdapat beberapa pasal yang justru melemahkan KPK seperti pembatasan usia KPK maksimal 12 tahun ke depan, penyadapan harus melalui izin jaksa, serta KPK tidak menangani kasus korupsi di bawah Rp 50 miliar.
Sebelumnya, Badan Legislasi DPR mengadakan rapat dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly untuk membahas tentang dua RUU krusial yakni RUU KPK dan RUU Pengampunan Pajak. Dalam rapat tersebut diperoleh kesepakatan bahwa pemerintah akan mengusulkan RUU Pengampunan Pajak dan DPR RUU KPK menjadi usul inisiatif Dewan. Kedua RUU tersebut akan dibahas dalam Prolegnas Prioritas 2015.
Baleg menyetujui "barter" dengan pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk mengusulkan RUU KPK sebagai inisiatif DPR. Baleg DPR dan Menteri Yasonna juga menyetujui RUU Tax Amnesty sebagai RUU inisiatif pemerintah.
Meskipun masuk Prolegnas 2015, Luhut meyakini pembahasan revisi ini baru rampung 2016. "Pembahasan revisinya kan tahun depan," kata Luhut.
TIKA PRIMANDARI
Berita terkait
Rencana Peleburan KPK dengan Ombudsman, IM57+ Institute: Skenario Besar sejak Revisi UU KPK
30 hari lalu
Ketua IM57+ Institute mengatakan dengan peleburan itu, KPK akan betul-betul dimusnahkan dari sisi core business-nya, yaitu penindakan.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Rutannya Sendiri, Eks Penyidik: Dampak Revisi UU KPK
3 Maret 2024
Eks Penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, mendesak tersangka pungli di rutan KPK dipecat
Baca SelengkapnyaKasus Pungli di Rutan KPK, ICW: Sanksi 78 Pegawai Minta Maaf Dampak Buruk dari Revisi UU KPK
21 Februari 2024
ICW memberi tiga rekomendasi atas putusan Dewas terhadap pelaku pungli di rutan KPK.
Baca SelengkapnyaSaat Capres Ganjar Pranowo Sindir 3 Purnawirawan Jenderal yang Disebutnya Mencla-mencle
8 Februari 2024
Ganjar Pranowo bilang ada purnawirawan jenderal yang menyebut jangan memilih calon tertentu karena latar belakangnya tapi kini berbalik arah mendukung
Baca SelengkapnyaCawapres Mahfud Md Ingin Kembalikan UU KPK Lama, Begini Sejarah Terbentuknya KPK
17 Januari 2024
Pembicaraan tentang KPK telah muncul sejak era Presiden Presiden BJ Habibie. Namun baru terlaksana pada 2002 saat Pemerintahan Megawati Soekarnoputri.
Baca SelengkapnyaNapi Korupsi Juliari Batubara dkk Dapat Remisi, Begini Kata Novel Baswedan dan ICW: Kemenangan Para Koruptor
5 Januari 2024
Napi korupsi kian sering mendapatkan remisi sejak PP Nomor 99/2012 dibatalkan MA, terakhir Juliari Batubara dkk. Begini kata Novel Baswedan dan ICW.
Baca SelengkapnyaAnies Bicara Independensi KPK, Ingin Revisi UU KPK jika Jadi Presiden
12 Desember 2023
Anies Baswedan berencana merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK jika menang Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaSoal HAM Jadi Isu Debat Capres Cawapres, Ini 12 Pelanggaran HAM Berat yang Masih Ditagih ke Pemerintah
12 Desember 2023
Masalah HAM menjadi isu debat capres cawapres Pemilu 2024 hari ini. Apa saja pelanggaran HAM berat yang masih jadi pekerjaan rumah pemerintah?
Baca SelengkapnyaICW Nilai Jokowi Tak Menyangka Agus Rahardjo Buka Suara soal Intervensi KPK
4 Desember 2023
Sikap Jokowi yang justru mempertanyakan kembali maksud Agus Rahardjo menyinggung adanya intervensi KPK dinilai Presiden tak menyangka bakal dibuka.
Baca SelengkapnyaIstana Bilang Pertemuan Jokowi dengan Agus Rahardjo untuk Intervensi Kasus Tak Ada di Agenda Resmi Presiden
1 Desember 2023
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan tidak ada persamuhan Jokowi dengan eks Ketua KPK Agus Rahardjo pada 2017 dalam agenda resmi.
Baca Selengkapnya