TEMPO.CO, Madiun -Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur menggelar rapat pembuktian keterlambatan pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Jumat, 27 November 2015. Pertemuan itu untuk mencari penyebab melesetnya target pengerjaan proyek senilai Rp29,3 miliar yang ditargetkan selesai 74,83 persen namun hanya terealisasi 62,17 persen atau kurang 12,65 persen pada periode 16 - 22 November 2015.
"Rekanan menyampaikan keterlambatan ini karena kurangnya tenaga kerja dan masalah material bangunan," kata Sekretaris DPRD Kota Madiun, Agus Sugijanto, seusai rapat yang dihadiri pelaksana proyek PT Aneka Jasa Pembangunan, manajemen konstruksi PT Parigraha, pejabat dari Bagian Administrasi Pembangunan Pemkot Madiun, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
Sekretariat DPRD selaku pengguna anggaran mendesak rekanan segera memenuhi tunggakan pekerjaan. Sehingga pada batas akhir pekerjaan sesuai kontrak pada 26 Desember 2015 bisa rampung 100 persen. "Kami tetap akan memutus kontrak kalau sampai batas waktu yang ditentukan proyek tidak selesai," ujar Agus.
Sebelum kontrak diputuskan, Sekretariat akan mengirimkan teguran pertama kepada rekanan. Bila pencapaian pekerjaan tetap tidak mencapai target maka rapat pembuktian kedua digelar dan dikuti peringatan tertulis lagi.
Tunggakan pekerjaan yang harus dipenuhi pihak rekanan itu adalah membangun gedung utama di atas lahan 14 ribu meter persegi. Di dalamnya terdiri dari sejumlah ruang seperti untuk rapat paripurna, komisi, fraksi, dan sekretariat dewan. "Kalau untuk luarnya seperti pagar, musala, dan kantin dianggarkan tahun depan."
Perwakilan PT Aneka Jasa Pembangunan, Moh.Sonhaji optimistis pekerjaan proyek fisik tersebut rampung tepat waktu. Upaya yang dilakukan dengan menerapkan kerja lembur hingga dini hari dan menambah jumlah pekerja yang sebelumnya 300 menjadi 400 orang. "Mereka bekerja berdasarkan shift."
Sedangkan masalah minimnya ketersediaan material bangunan seperti batu koral dan pasir, ia menyatakan telah didatangkan dari Ponorogo. "Bahan untuk pengecoran memang sulit tapi sudah ada solusinya," ujar Sonhaji.
NOFIKA DIAN NUGROHO
Berita terkait
KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR
3 hari lalu
Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas
Baca SelengkapnyaHidayat Nilai Pembangunan Perpustakaan DPR Tidak Urgen
29 Maret 2016
Hidayat mengatakan ada hal lebih penting dan mendesak yang harus
dikerjakan DPR ketimbang membangun perpustakaan megah.
Gedung Perpustakaan Rp 570 Miliar DPR, Menteri: Harus Dikaji
29 Maret 2016
Izin pembangunan gedung perpustakaan DPR harus lewat telaah sebelum dikeluarkan pemerintah.
Baca SelengkapnyaFahri Hamzah: Perpustakaan DPR Mirip Perpustakaan RT
28 Maret 2016
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan pembangunan perpustakaan bukan mengada-ada. Proyek ini sudah disetujui dalam rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaDana Aspirasi DPR, JK: Harus Ada Aturan Jelas
24 Juni 2015
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dana aspirasi anggota DPR rawan diselewengkan apabila sistem pengawasan dan kriterianya tidak jelas.
Baca SelengkapnyaMinta Dana Aspirasi, DPR Salah Artikan UU MD3
12 Juni 2015
Perimintaan dana aspirasi Rp 20 miliar per tahun menyalahi tugas pokok dan fungsi anggota dewan
Heboh Parfum Rp 2,3 M, Ini Pembelaan Fadli Zon
14 April 2015
Menurut Fadli Zon, anggota DPR tak mengurusi pengadaan barang-barang.
Baca SelengkapnyaAda 14 Proyek 'Siluman' Rp 147,2 Miliar di APBD NTT?
13 April 2015
Diduga ada 14 proyek "siluman" yang dimasukkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Baca SelengkapnyaDPR Tantang Fitra Laporkan Proyek DPR ke KPK
13 Mei 2013
Karena proyeknya banyak, tidak semua angka secara detail dilaporkan ke sidang paripurna.
Baca SelengkapnyaSurat Dahlan Soal Pemalak BUMN Dibahas Usai Reses
8 November 2012
Surat Menteri BUMN Dahlan Iskan soal tambahan nama pemeras BUMN baru akan dibahas setelah semua anggota Badan kehormatan berkumpul.
Baca Selengkapnya