Heboh Setya Novanto & Freeport: Ini Bukti Catut Nama Jokowi

Reporter

Rabu, 18 November 2015 19:21 WIB

Staf Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia, Said Didu dan Hufron Asrofi menemui Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, Junimart Girsang untuk menyerahkan bukti rekaman dari transkrip percakapan yang dilaporkan Menteri ESDM, Sudirman Said pada 16 November 2015 lalu di Jakarta, 18 November 2015. TEMPO/Destrianita

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia Said Didu dan Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Husron Asrofi menyerahkan bukti berupa rekaman dari transkrip percakapan yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said kepada Mahkamah Kehormatan DPR. Keduanya diterima oleh Wakil Ketua MKD Junimart Girsang di Dewan, sekitar pukul 17.15 sore, Rabu, 18 November 2015.

Saat tiba di MKD, keduanya menuju ke ruang tamu dan dan langsung disambut oleh Junimart Girsang. Kepada politikus PDIP itu, Said Didu menyerahkan sebuah amplop berwarna cokelat. Lalu Junimart membukanya di hadapan wartawan. Amplop itu berlapis dua yang ternyata isinya berupa sebuah flashdisk berwarna putih.

"Tentu dengan tata cara beracara kami terima flashdisk ini. Kemudian kami akan melakukan verifikasi agar dapat dilakukan langkah selanjutnya. Dan kami akan menyerahkannya kepada ahli Informasi dan Teknologi untuk mengakurasi kebenaran suaranya," kata Junimart. Dia mengatakan setelah ada keterangan verifikasi dari ahli IT, MKD akan membahasnya dalam rapat. Setelah serah terima ini, Junimart memberikan tanda terima kepada Hufron Asrofi.

Hufron mengatakan Kementerian ESDM siap untuk dipanggil jika MKD membutuhkannya. "Saya ingin menyampaikan apabila perlu untuk menambah data-data yang diinginkan maka kami akan berterima kasih dan siap dipanggil kapan saja," kata Hufron.

Adapun bukti rekaman itu merupakan kelengkapan dari laporan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD, Senin lalu, 16 November 2015. Sudirman melaporkan Ketua DPR Setya Novanto yang diduga jadi pelobi terkait dengan perpanjangan kontrak PT Freeport. Setya pun diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Saat itu, Sudirman hanya menyerahkan transkrip percakapan.

Belakangan terungkap sejumlah nama di transkrip percakapan di antaranya Setya Novanto, pengusaha M. Reza Chalid, dan bos PT Freeport Maroed Sjamsoeddin. Dalam transkrip itu, Setya Novanto meminta saham sebesar 20 persen dari Freeport yang akan dibagikan kepada Jokowi sebesar 11 persen dan JK 9 persen. Ia juga meminta Freeport membangun pembangkit listrik di Urumuka, Timika, Papua. Dari proyek ini, Setya meminta bagian saham sebesar 49 persen.

Kepada sejumlah media, Setya telah membantah isi transkrip tersebut. Ia menampik telah mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres JK.

Saat dikonfirmasi, Said Didu dan Hufron enggan membeberkan siapa saja yang merekam percakapan Setya Novanto, Reza Chalid dan bos Freeport tersebut. Keduanya pun tak mau membuka siapa yang menyerahkan rekaman itu ke Sudirman. "Itu ada strateginya. Dari pemilik yang sah, yang terkait di situ. Ini bagian dari strategi," kata Hufron.

DESTRIANITA KUSUMASTUTI

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

11 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

11 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

12 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

1 hari lalu

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

3 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya