Jepang Bingung, Setya Novanto Tiba-tiba Lobi Beli Pesawat  

Reporter

Editor

Bagja

Selasa, 17 November 2015 22:45 WIB

Ilustrasi Setya Novanto. (ILUSTRASI: TEMPO/IMAM YUNNI)

TEMPO.CO, Jakarta - Setya Novanto, Politikus Partai Golkar yang kini Jadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dirundung isu negatif pekan ini. Belum lagi kasus catut nama Presiden Jokowi -- terkait pelaporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan DPR -- juga menjadi calo perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia selesai, kini muncul dugaan Setya Novanto terlibat kasus baru. Yaitu, berusaha memakelari pengadaan pesawat amfibi dari Jepang.

Kabar itu muncul setelah The Japan Times, edisi 12 November 2015 menulis Setya Novanto, menuturkan kepada Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, kalau Indonesia mempertimbangkan pembelian US-2 sebagai sinyal kerja sama pertahanan kedua negara. Ditulis juga dalam artikel itu, wacana pembelian pesawat buatan pabrikan ShinMaywa merupakan jawaban Indonesia atas kebijakan China di Laut China Selatan.

SIMAK JUGA: Lagi, Beredar Surat Setya Novanto ke Pertamina Soal BBM

Japan Times, mengutip penjelasan Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga, Setya Novanto menjanjikan pembelian pesawat US-2 sebagai tanda kerja sama pertahanan Indonesia-Jepang.

ShinMaywa US-2 merupakan pesawat amfibi yang biasa digunakan untuk keperluan SAR. Angkatan Bersenjata Jepang saat ini merupakan satu-satu pengguna pesawat amfibi tersebut. Belakangan, Angkatan Laut India dikabarkan berminat membeli 15 hingga 18 ShinMaywa US-2 dengan anggaran US$1,65 miliar.

SIMAK: 5 Kasus yang Membelit Setya Novanto

Berita itu jadi gunjingan diplomat Jepang di Jakarta dan Tokyo. Mereka, seperti dituturkan salah satu konselor kepada Tempo, kebingungan kenapa ada seorang legislator, mengurusi soal teknis yang menjadi pekerjaan eksekutif. “Kami juga heran karena tak pernah ada pertemuan resmi membahas soal pesawat,” kata seorang konselor itu, Selasa, 17 November 2015.

Menurut dia, Perdana Menteri Shinzo Abe memang pernah bertemu dengan Setya pada 12 November 2015. Tapi tak ada agenda pembicaraan soal kerjasama pertahanan, apalagi dengan Ketua DPR yang tak mewakili pemerintah. “Jadi kemungkinan itu hanya basa-basi,” kata diplomat senior ini.

SIMAK: Mobil Jaguar RI-6 Setya Novanto Bikin Heboh DPR

Penjelasan diplomat ini kian mengukuhkan dugaan ahli hukum Universitas Andalas Saldi Isra bahwa Setya tak paham tugas legislatif dan eksekutif dan mencampuradukkan keduanya. “Negosiasi itu wilayah eksekutif,” kata dia.

Ini sama dengan ketika Setya Novanto beryemu kandidat calon presiden dari Partai Republik Amerika Serikat, Donald Trump. Kedatangan Setya dalam kampanye taipan judi dan properti itu dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR. Di Amerika, jabatan ini sangat prestisius karena mewakili rakyat dan nomor tiga sebagai jabatan terpenting.

BHD


Baca juga:
Teror Prancis : Inilah 5 Kejadian Baru yang Menegangkan!
Tekan ISIS, Presiden Prancis Kirim Kapal Induk

Berita terkait

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

9 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

4 hari lalu

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

6 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya