Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said bersama Chairman Freeport-McMoran James R. Moffet (kiri), memberi keterangan pers di Kementerian ESDM, Jakarta, 25 Januari 2015. ANTARA FO
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengaku punya alasan khusus mengapa akhirnya membeberkan kronologi soal pencatutan nama presiden dan wakil presiden dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Sebagai Menteri ESDM, Sudirman mengaku diberi mandat Presiden Jokowi untuk menata sektor energi dan SDM.
"Saya berkepentingan membersihkan praktek pemburu rente yang menggunakan kekuasaan dan kepentingan pribadi," kata Menteri ESDM Sudirman, Senin, 16 November 2015.
Sudirman menolak mengungkapkan nama anggota DPR ini, dengan menyatakan telah menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut kepada Majelis Kehormatan DPR (MKD) untuk memproses dan mengumumkan tindakan selanjutnya. "Saya telah melakukan berbagai langkah pembenahan untuk memperbaiki iklim investasi dan mendorong percepatan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral," ujarnya.
Menteri ESDM juga menegaskan telah memangkas 60 persen perizinan dan budaya kinerja baru yang lebih sehat. "Selanjutnya mari kita beri kesempatan kepada MKD untuk bersama-sama menjaga serta menjalankan tugasnya," tuturnya.
Sudirman menegaskan lagi, dalam pertemuannya dengan MKD, ia telah menjelaskan nama, waktu, dan tempat kejadian serta pokok pembicaraan yang dilakukan oknum salah satu anggota DPR dengan pimpinan PT Freeport Indonesia agar ditindaklanjuti. Ia menyebutkan politikus DPR itu bersama seorang pengusaha dan telah beberapa kali memanggil serta bertemu dengan pimpinan PTFI.
Dalam pertemuan ketiga yang berlangsung pada Senin, 8 Juni 2015, pukul 14.00-16.00 WIB di sebuah hotel di kawasan SCBD, Jakarta Pusat, anggota DPR itu menjanjikan cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak PTFI dan meminta PTFI memberikan saham yang disebutnya akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Keterangan ini saya dapat karena saya meminta pimpinan PTFI selalu melaporkan interaksi dengan pemangku kepentingan utama guna menjaga keputusan yang diambil secara transparan," ucapnya.
Anggota DPR ini menjanjikan sebuah cara penyelesaian kepada pihak yang sedang bernegosiasi dengan RI sembari meminta saham perusahaan dan saham proyek pembangkit listrik.
