Rapat Jokowi dan Parpol, Mensesneg: Presiden Ingin Mendengar  

Jumat, 13 November 2015 23:12 WIB

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Sekertaris Negara Pratikno saat melakukan konperensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, 18 Februari 2015. Presiden Jokowi membatalkan pelantikan Calon Kapolri Budi Gunawan dan mengajukan nama baru calon Kapolri Badrodin Haiti. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Pratikno menilai tak ada yang istimewa dari pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan para ketua umum partai pendukung pemerintah kemarin, Kamis 12 November 2015 malam. Menurut dia, Presiden memang rutin menggelar pertemuan dengan para ketum partai.

"Presiden selalu membuka diri melakukan pertemuan dengan berbagai pihak, mendengar. Tentu saja politisi dari parpol termasuk dari partai pendukung. Jadi pertemuan itu wajar sajalah," kata Pratikno di kantornya, Jumat, 13 November 2015.

Pratikno mengatakan Presiden memang selalu tertarik mendengar masukan khususnya mengenai masalah ekonomi. Dalam pertemuan rutin itu, kata dia, Presiden memang mendengar masukan soal ekonomi. Masukan mengenai ekonomi, kata Pratikno, tak selalu berasal dari ekonom tapi juga dari politikus.

Pertemuan rutin dengan para petinggi partai, kata Pratikno, setidaknya digelar Presiden sekali dalam sebulan. Selain dengan petinggi partai, Presiden juga rutin menggelar pertemuan dengan pimpinan lembaga tinggi negara termasuk DPR. Selain masalah ekonomi, Pratikno membantah pertemuan juga membahas soal wacana perombakan kabinet.

"Tidak ada pembicaraan reshuffle, presiden tidak pernah membicarakan reshuffle. Saya tidak pernah membicarakan itu dengan Presiden," katanya.

Kemarin, Presiden bertemu dengan pimpinan partai pendukung pemerintah. Pertemuan digelar mulai pukul 18.30 hingga 21.10 malam. Ada tiga hal yang dibahas dalam pertemuan itu. Pertama, soal konstelasi politik nasional dan kesepakatan mengubah nama KIH menjadi Partai-Partai Pendukung Pemerintah. Kedua, soal pertumbuhan dan paket kebijakan ekonomi, Ketiga, terkait Panitia Khusus di DPR.

ANANDA TERESIA

Berita terkait

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

58 menit lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

3 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

13 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

14 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

15 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

19 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

20 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

23 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

23 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya