Jusuf Kalla: Jokowi Bilang Belum Perlu Perombakan Kabinet

Jumat, 13 November 2015 15:35 WIB

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) memimpin Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, 2 November 2015. ANTARA/Yudhi Mahatma

TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan para ketua umum partai pendukung pemerintah yang digelar di Istana kemarin malam ternyata juga membahas soal perombakan kabinet.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, dalam pertemuan tersebut, Jokowi menegaskan kepada para petinggi partai koalisi bahwa saat ini susunan kabinet belum perlu dirombak. "Masalah politik dan masalah perombakan kabinet jadi bagian dari pembicaraan.‎ Tapi Presiden bilang memang belum waktunya (perombakan kabinet)," kata Kalla di kantornya, Jumat, 14 November 2015.

Menurut Kalla, kondisi pemerintah saat ini tidak memungkinkan untuk merombak kabinet. Pemerintah, ucap Kalla, tengah fokus pada beberapa persoalan, seperti ekonomi dan pemilihan kepala daerah serentak yang digelar Desember mendatang. "Banyak hal. Ekonomi kita mesti diperhatikan. Kalau tidak mungkin, katakanlah kalau mau diganti, ya pada saat lain," ujar Kalla.

Selain soal perombakan, pertemuan tersebut membahas masalah ekonomi nasional dan internasional. "Presiden mau ke Istanbul. Saya mau ke Manila. Jadi diskusi saja, karena kami membutuhkan saran dari pimpinan partai," tuturnya.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan M. Romahurmuziy mengatakan ada tiga fokus pembicaraan dalam pertemuan tersebut, antara membahas konstelasi politik nasional dan konsolidasi Koalisi Indonesia Hebat diubah menjadi partai-partai pendukung pemerintah.

Selain itu, pertemuan membahas tentang dukungan pemerintah Jokowi dan Kalla, terutama mendorong momentum meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang merupakan resultan dari sejumlah paket kebijakan ekonomi.

"Partai-partai pendukung pemerintah terus mengupayakan dukungan politik atas hal tersebut," ucapnya. Terakhir, pertemuan itu bahas masalah kinerja parlemen. "Membahas beberapa panitia khusus, baik perundang-undangan maupun pengawasan," ujarnya.

Pertemuan dihadiri para ketua umum partai pendukung pemerintah, yakni Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar.

TIKA PRIMANDARI




Berita terkait

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

2 jam lalu

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

3 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

3 jam lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

15 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

21 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

1 hari lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

1 hari lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

1 hari lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya