Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2015 kepada Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Istana Negara, Jakarta, 8 Desember 2014. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Syahrul Yasin Limpo meminta Presiden Joko Widodo mempertegas kepengurusan Kamar Dagang Indonesia dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Dua organisasi tersebut mengalami dualisme kepemimpinan. "Supaya tegas mana yang akan jadi mitra kita di lapangan," ujar Syahrul di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, 12 November 2015.
Menurut Syahrul, Presiden Joko Widodo menerima masukan tersebut. "Kan lebih enak kalau kita terima satu tamu saja, tidak perlu dua tamu setiap hari," ujar dia.
HKTI mengalami dualisme kepemimpinan, yakni pimpinan Prabowo dan pimpinan Oesman Sapta. Namun keputusan kasasi Mahkamah Agung (MA) menyatakan Prabowo resmi sebagai Ketua Umum HKTI periode 2010-2015. Namun, Oesman tetap mengkalim diri sebagai pimpinan HKTI. Bahkan, Jokowi pernah datang pada acara HKTI versi Oesman.
Sedangkan Kamar Dagang Indonesia juga memiliki kisah serupa. Ada dua Kadin di bawah kepemimpinan Rizal Ramli dan Suryo Bambang Sulistyo. Kemungkinan kedua kubu akan berkonsolidasi setelah posisi Rizal Ramli kosong dan masa jabatan Suryo Bambang Sulistyo habis.
Selain membahas masalah dualisme HKTI dan Kadin, Syahrul mengatakan mereka juga mengundang Jokowi untuk hadir dalam Musyawarah APPSI di Makassar akhir November. Mereka berharap Jokowi bisa memberikan pengarahan dalam acara tersebut.
