Reshuffle Kabinet, Pengamat Yakin PAN Dapat Menteri  

Reporter

Editor

Agung Sedayu

Senin, 9 November 2015 04:24 WIB

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) memimpin Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, 2 November 2015. ANTARA/Yudhi Mahatma

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari yakin bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) akan mendapatkan jatah kursi menteri atau pejabat setingkatnya dalam perombakan jilid II Kabinet Kerja. Alhasil, pasti akan ada sejumlah posisi yang bakal dikosongkan untuk bisa diisi oleh orang PAN. Qodari masih belum bisa memprediksi berapa kursi yang bakal dikosongkan oleh Jokowi untuk petinggi partai berlambang matahari tersebut. Namun, ia memprediksi, "Jumlah kursi pasti tak lebih dari dua," kata Qodari, Ahad, 8 November 2015. "Nama-nama yang masuk pasti pejabat teras PAN."

Menurut Qodari, pemberian kursi kepada PAN sebagai jaminan kekuatan Presiden Joko Widodo dalam memuluskan sejumlah kebijakan di Parlemen. Meski demikian, ia berharap keputusan memasukkan PAN dalam Kabinet Kerja tetap berdasarkan perhitungan dan pertimbangan real perbaikan kinerja pemerintahan Jokowi. "Utamanya harus perbaikan kinerja, pemberian jatah kursi harus mengikut maksud utama," kata dia.

Toh, Qodari menilai, keputusan Jokowi merombak kembali Kabinet Kerja tak akan menuai banyak pertentangan dari masyarakat. Pasalnya, reshuffle kabinet di awal pemerintahan kerap lebih bisa diterima ketimbang di tengah atau akhir pemerintahan. Rakyat menilai wajar Jokowi mencopot dan mengganti seorang menteri dengan dasar penilaian satu tahun kerja.

Qodari sendiri tak mau menyebut nama menteri yang layak untuk dicopot. Berdasarkan Sigi, menurut dia, sektor ekonomi mendapat sorotan dan menjadi keprihatinan masyarakat. Jokowi dinilai layak mempertimbangkan pencopotan sejumlah nama dari jajaran ekonomi yang kinerjanya tak sesuai dengan target pencapaian pemerintah. "Harusnya memang sektor ekonomi. Siapa dan kenapa dicopot cuma presiden yang tahu tolok ukurnya," kata dia.

FRANSISCO ROSARIANS

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

8 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

8 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

10 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

13 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

14 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

17 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

18 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

18 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

18 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

19 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya