TEMPO.CO, Jakarta - Pejabat Gubernur Kepulauan Riau Agung Mulyana memastikan akan menolak permohonan izin perusahaan yang ingin membangun kebun sawit di Kabupaten Lingga karena tanaman itu akan berdampak buruk bagi lingkungan.

"Saya akan tolak. Saya tidak akan beri izin IPK, izin pemanfaatan kayu. Kalau tidak mengantongi izin itu, mereka tidak bisa memanfaatkan kayu," kata Agung di Batam, Kepulauan Riau, Minggu, 8 November 2015.

Agung khawatir pembukaan lahan untuk kebun sawit akan merusak lingkungan dengan sengaja membakar hutan di kawasan itu.

Selama ini, Kepulauan Riau terbebas dari musibah kebakaran hutan yang hebat seperti daerah lain di Sumatera dan Kalimantan. Namun dampak kabut asap selalu mengganggu masyarakat provinsi kepulauan itu tiap tahun.

"Itu akan jadi sumber titik api, karena untuk membuka lahan sudah pasti dibakar. Itu cara paling murah," ucap Agung.

Selain itu, kebun sawit tidak menyehatkan bagi lingkungan. Menurut dia, satu batang pohon sawit menyerap sekitar 5 liter air setiap hari, sehingga daerah sekitarnya mengalami kekeringan.

Tentu pohon itu tidak cocok dikembangkan di Kepulauan Riau, yang minim mata air. Bahkan beberapa kabupaten kota di provinsi itu terancam kekeringan akibat kemarau panjang.

"Kebun sawit yang menyebabkan Sei Pulai di Bintan kekeringan," tuturnya.

Karena itu, ia memastikan tidak akan mengeluarkan izin atau rekomendasi apa pun terkait dengan rencana pengembangan kebun sawit di Lingga.

Memang, sampai saat ini, belum ada perusahaan yang mengirimkan permohonan izin ke Pemprov Kepulauan Riau. Namun Agung mendapatkan laporan bahwa sebuah perusahaan sudah mendatangi warga untuk menyatakan keinginannya membangun kebun sawit.

"Saya merasa terkejut, ada perusahaan sedang penyuluhan ke masyarakat tentang kebun sawit. Kabarnya, kebun sawit itu akan dikerjakan di atas lahan 12 ribu hektare," katanya.

ANTARA