TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tak ada jaminan Partai Amanat Nasional (PAN) kebagian jatah kursi menteri di Kabinet Kerja dalam reshuffle nanti. Meski begitu, kata Kalla, PAN sudah memutuskan bergabung dengan koalisi partai penyokong pemerintah Presiden Joko Widodo.
"Saya kira tidak ada hubungannya, (PAN bergabung) bukan karena itu (jatah menteri)," kata Kalla di kantornya, Kamis, 5 November 2015. "Pokoknya soal reshuffle (perombakan kabinet) belum dibicarakan hari ini."
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memang telah menyatakan mendukung pemerintah. Bahkan ia juga sudah menyiapkan kader terbaiknya bila Presiden Jokowi memberi jatah kursi kabinet dalam pemerintah. Saat pemilu presiden, PAN berkoalisi dengan partai pendukung calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Atas bergabungnya PAN mendukung pemerintah, Kalla mengucapkan terima kasih. Namun ia menyatakan untuk saat ini belum ada pembicaraan mengenai perombkan kabinet dan jatah menteri untuk PAN. "Ya tentu kami berterima kasih, tapi reshuffle belum kami bicarakan," ujarnya.
PAN dikabarkan menyiapkan lima kader untuk membantu pemerintah Presiden Joko Widodo. Meski belum bersedia menyebutkan nama, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN Azis Subekti mengatakan lima nama dicadangankan menjelang satu tahun pemerintahan Jokowi.
Azis menjelaskan, kehadiran PAN merupakan partai pendatang baru di lingkaran pemerintah. Karena itu, kata dia, PAN semestinya tak mendapat keistimewaan dibanding partai lain yang sejak awal mendeklarasikan diri sebagai partai pendukung pemerintah.
"Presiden tentu akan mempertimbangkan alokasi pos kementerian untuk kelima nama itu. Jangan sampai ada kesan, partai lain tidak terakomodasi lagi," katanya.
Formasi Kabinet Kerja yang dibentuk Jokowi sempat dirombak pada pertengahan Agustus 2015 untuk lima pos kementerian dan sekretaris kabinet. Perombakan itu juga memberi tambahan satu kursi bagi PDI Perjuangan dan mengurangi satu kursi dari NasDem.
Alokasi kursi bagi partai lain tetap sama, yakni 3 menteri untuk Partai Kebangkitan Bangsa, 2 untuk Partai Hanura, dan 1 untuk PPP.
