Seorang wanita melihat gedung pemerintah di Putrajaya, Malaysia, gedung tersebut tertutup kabut asap tebal. Malaysia juga sudah mulai menghitung biaya pengobatan yang harus ditanggung warga dan pemerintah Malaysia setiap tahun karena kabut asap dari Indonesia. "Kami sudah menghabiskan terlalu banyak biaya pengobatan, terutama bagi mereka yang punya masalah pernapasan," kata Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Wakil Perdana Menteri Malaysia, seperti dilansir The Star, Minggu, 4 Oktober 2015. Malaysia, 6 Oktober 2015. REUTERS/Edgar Su
TEMPO.CO, Jakarta - Survei Lembaga Klimatologi Politik (LKP) mengungkapkan sebagian besar masyarakat tidak puas atas penanganan kebakaran hutan dan kabut asap di Sumatera dan Kalimantan. "Ada 76,5 persen yang masih belum puas dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan ini," kata CEO LKP Usman Rachman saat konferensi di Jakarta, Selasa, 3 November 2015.
Hasil survei memaparkan, hanya 15,8 persen yang merasa puas dengan kinerja pemrintah dalam menanggulangi masalah kebakaran hutan. Sebanyak 7,7 persen mengaku tidak tahu. Kebakaran hutan dianggap sebagai permasalahan tahunan, yang selalu merepotkan, termasuk negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pemerintah daerah dianggap lalai dalam melakukan usaha-usaha preventif. Hutan khususnya gambut, menurut Usman, baru diperhatikan saat musim kemarau.
Pemerintah dianggap kurang melibatkan masyarakat lokal dalam mengelola hutan. Padahal, merekalah yang tahu dan menjalankan kearifan lokal serta melestarikan lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga termasuk ke dalam kementerian dengan tingkat kepuasan yang rendah.
Menurut Usman, hal ini karena faktor insidental, yakni kebakaran hutan dan lahan yang cukup parah tahun ini. Dalam grafik hasil survei menteri Siti Nurbaya menempati peringkat ke-4 Kementerian dengan kinerja terburuk sebesar 32,7 persen.
Utuk serapan anggarannya, Kementerian Lingkungan Hidup hanya mampu menyerap sebesar 19,9 persen dan menempati peringkat ke-18 diantara seluruh kabinet dengan serapan anggaran terendah. Di mana target penyerapan seharusnya adalah 26.2 persen dari APBNP 2015.
Survei ini dilakukan pada 24 hingga 29 Oktober 2015 di 34 provinsi. Sample yang diambil sebanyak 784 responden. Metode yang digunakan adalah multi stage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin error kurang lebih 3,5 persen. Artinya data yang diambil mencapai keterwakilan 95 persen di lapangan.
