8 LP Ini Akan Diawasi Ketat oleh Menteri Yasonna

Reporter

Sabtu, 31 Oktober 2015 04:24 WIB

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly kini bisa mengawasi delapan lembaga pemasyarakatan langsung dari ruang kontrol atau control room yang berada di gedung Kementerian Hukum dan HAM lantai 19.

"Dengan begitu, kami bisa mengawasi aktivitas narapidana di sana," kata Yasonna di Kementerian Hukum, Jumat, 30 Oktober 2015.

Dalam perencanaannya, Kementerian menargetkan, 33 LP di Indonesia akan diawasi melalui control room. Sedangkan yang baru terealisasi baru delapan LP, termasuk LP Gunung Sindur, Nusakambangan, Salemba, dan Cipinang. Selama pengawasan, LP akan dipasangi kamera pengintai di beberapa sudut rawan yang langsung terhubung ke control room, seperti koridor, gang di luar LP, dan pintu masuk.

Kedelapan LP dipilih karena dinilai memiliki tingkat kerawanan terjadinya penyelewengan fungsi yang cukup besar. "Gunung Sindur dulunya tidak rawan. Tapi kita gunakan sebagai LP khusus bandar narkoba," ucap Yasonna.

Di samping itu, ujar Yasonna, penanganan di LP tersebut melibatkan tiga instansi, yakni Kementerian Hukum, kepolisian, dan Badan Narkotika Nasional. Itu memang khusus. Sedangkan LP Cipinang dan Salemba memang dikenal rawan penyelewengan atau sering terjadi pelanggaran. Pengawasan juga dilakukan di LP Tanjung Gusta Rawan, Banjarmasin. LP ini dikenal memiliki kapasitas yang melebih kapasitas hingga 700 persen. Karena itu, penting untuk diawasi.

Yasonna mengakui, capaian pihaknya sampai saat ini belum sempurna, tapi ada upaya perbaikan ke depan. "Paling tidak upaya kami saat ini dengan CCTV. Bertahap nanti kami bisa mengurangi akses-akses praktek pungli di dalam LP," tutur Yasonna.

Hari ini, Yasonna meresmikan ruang kontrol. Melalui ruang ini, Yasonna nantinya dapat mengawasi LP di seluruh Indonesia. Selain itu, dengan ruang kontrol, dia dapat mengawasi pelayanan di Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia dan pelayanan yang ada di Kementerian Hukum.

"Control room ini diharapkan dapat membuat Menkumham dengan mudah berkomunikasi dengan seluruh jajaran," kata Yasonna.

LARISSA HUDA





Berita terkait

Ketahui Syarat Kunjungi Narapidana, Termasuk Tahanan KPK

17 hari lalu

Ketahui Syarat Kunjungi Narapidana, Termasuk Tahanan KPK

Berikut syarat kunjungi bagi narapidana, termasuk tahanan KPK. Ketahui pula hak dan kewajiban napi.

Baca Selengkapnya

Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

17 hari lalu

Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

Menkumham berikan remisi khusus kepada 159.557 narapidana saat perayaan Idul Fitri 1445 H. Apa dasar hukum pemberian remisi ini?

Baca Selengkapnya

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

19 hari lalu

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.

Baca Selengkapnya

159.557 Narapidana Dapat Remisi Khusus Idulfitri 1445 H, Negara Disebut Menghemat Uang Makan Rp 81,2 Miliar

19 hari lalu

159.557 Narapidana Dapat Remisi Khusus Idulfitri 1445 H, Negara Disebut Menghemat Uang Makan Rp 81,2 Miliar

Yasonna Laoly mengatakan remisi dan PMP merupakan wujud nyata dari sikap negara sebagai penghargaan kepada napi yang berkelakuan baik.

Baca Selengkapnya

Sengketa Kekayaan Intelektual 1.668 Kerat Gelas Berakhir Damai

21 hari lalu

Sengketa Kekayaan Intelektual 1.668 Kerat Gelas Berakhir Damai

Perusahaan terlapor menyerahkan alat cetak kerat gelas kepada perusahaan pelapor dan berjanji tidak akan mencetak dan menjual kerat gelas lagi.

Baca Selengkapnya

KPK Segera Keluarkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Ini Kilas Kasus Suap yang Seret Eks Wamenkumham

22 hari lalu

KPK Segera Keluarkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Ini Kilas Kasus Suap yang Seret Eks Wamenkumham

KPK segera terbitkan Sprindik baru Eddy Hiariej. Ini kilas balik dugaan kasus suap eks Wamenkumham dan saksi ahli tim Prabowo-Gibran di MK.

Baca Selengkapnya

Yassonna Laoly Rombak Jabatan di Kemenkumham: Reynhard Silitonga Jadi Irjen, Posisi Dirjen PAS Kosong

23 hari lalu

Yassonna Laoly Rombak Jabatan di Kemenkumham: Reynhard Silitonga Jadi Irjen, Posisi Dirjen PAS Kosong

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly melantik 18 pejabat hasil perombakan di Kemenkumham hari ini

Baca Selengkapnya

Sudah Gelar Perkara, KPK Segera Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

23 hari lalu

Sudah Gelar Perkara, KPK Segera Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK segera menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik baru terhadap bekas wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Cegah Pungli di Rutan, Pimpinan KPK Usulkan Aturan Tahanan di Rutan Dilonggarkan

41 hari lalu

Cegah Pungli di Rutan, Pimpinan KPK Usulkan Aturan Tahanan di Rutan Dilonggarkan

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengusulkan aturan tahanan di rutan dilonggarkan agar tidak lagi terjadi pungli.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Siap Proses Pegawainya yang Jadi Lurah Dalam Kasus Pungli di Rutan KPK

25 Februari 2024

DPRD DKI Siap Proses Pegawainya yang Jadi Lurah Dalam Kasus Pungli di Rutan KPK

DPRD DKI Jakarta siap memproses pegawai bernama Hengki yang diduga terlibat kasus pungli di rutan KPK

Baca Selengkapnya