Pemerintah Kerjasama Bantuan Hukum Buru Koruptor di Luar Negeri
Reporter
Editor
Rabu, 28 Desember 2005 21:47 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Koordinator Politik Hukum dan Kemanan Widodo AS menyatakan, pemerintah akan menggunakan mutual legal asistance (kerjasama bantuan hukum) untuk memburu para koruptor yang melarikan diri ke luar negeri, yang hingga saat ini belum berhasil diproses sesuai hukum. "Saya kira upaya perburuan tersangka dan terpidana koruptor yang sudah melarikan diri ke luar negeri, kami harus memiliki akses salah satunya menggunakan mutual legal asisstance,"ujar Widodo usai sidang kabinet paripurna, Rabu (28/12) kantor presiden, Jakarta.Perburuan koruptor merupakan salah satu prioritas agenda pemberantasan korupsi pada 2006. Prioritas lainnya mencegah munculnya kasus korupsi baru dan penanganan kasus korupsi yang ada.Untuk memulai kerjasama mutual legal asistance, menurut Widodo, perlu ada dasar hukum. Pemerintah akan membuat dasar hukum atau aturan baru untuk memburu para koruptor itu. "Saya kira ada upaya-upaya untuk membangun kerjasama,"katanya.Saat ini, pemerintah telah bekerjasama dengan negara-negara tempat koruptor itu berada. Melalui kerjasama itu pemerintah akan memperoleh informasi dan akses untuk menyeret mereka ke Indonesia dan memprosesnya sesuai dengan prosedur hukum. Tidak hanya itu, pemerintah melalui kerjasama itu akan mengumpulkan dan mengambil aset-aset para koruptor, baik yang di dalam maupun di luar negeri. Sunariah
