TEMPO Interaktif, Jakarta:Pesantren Al Mukmin, Ngruki, Sukoharjo, yang selama ini dikenal dekat dengan kelompok Islam garis keras, dilaporkan telah sepakat menyelenggarakan halaqah Wawasan Kebangsaan, bekerjasama dengan Departemen Dalam Negeri, akhir Januari mendatang."Mereka bahkan yang mengundang kami," kata Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik, Soedarsono kepada wartawan, Rabu (28/12). Penyelenggaraan halaqah Wawasan Kebangsaan diPesantren Al Mukmin, lanjut dia, adalah bukti pemerintah tidak pernah melekatkan stempel negatif pada pesantren manapun di Indonesia. "Justru, pesantren harus dirangkul, sebagai lembaga pendidikan tradisional dengan sejarah kebangsaan yang panjang," katanya. Sampai akhir Desember ini, Depdagri telah menyelenggarakan delapan halaqah di delapan pondokpesantren di seantero pulau Jawa. Pengasuh pondokpesantren yang menjadi peserta berasal dari 300pesantren. Tahun depan, program serupa akan dilaksanakan dengan lebih intensif dan mencakup pesantren-pesantren di luar Jawa, seperti Aceh, Sulawesi Tengah dan Bali. Seluruh penyelenggaraan program penguatan WawasanKebangsaan ini, kata Soedarsono, termasuk dialog kebangsaan yang diadakan 68 organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, menghabiskan dana APBN senilai Rp 2, 4 miliar. Tahun depan, Depdagri menganggarkan sedikitnya Rp 4, 8 miliar untuk program serupa. Kegiatan halaqah Wawasan Kebangsaan di pesantren-pesantren, diisi pemaparan tentang posisi relatif Indonesia dalam tatanan global, penjelasan tentang perubahan tata negara pasca amendemen UUD 1945 dan diskusi kelompok tentang wawasan kebangsaan. Wahyu Dhyatmika