Sejumlah siswa mengikuti ujian nasional tingkat SMA/SMK/MA berbasis komputer di Makassar,13 April 2015. TEMPO/Fahmi Ali
SWA.CO.ID, Jakarta - Indonesia tergolong negara yang pertama menerapkan ujian berbasis komputer dalam skala besar. Negara seperti Australia dan Britania Raya baru akan menerapkan sistem tersebut pada 2019 atau 2020.
Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nizam, mengatakan lembaganya akan meningkatkan jumlah sekolah yang berpartisipasi dalam ujian berbasis komputer. Peningkatan itu termasuk di wilayah yang belum tersentuh jaringan teknologi informasi.
Mendukung program pemerintah, Ruangguru.com bekerja sama dengan @america, membuat sebuah diskusi bertajuk “Pendidikan Berbasis Teknologi: Persiapan Ujian Berbasis Komputer”. Ruangguru.com merupakan situs yang menghubungkan calon murid untuk menemukan calon guru privat maupun kelas berkelompok, sekaligus sebagai online test platform inovatif.
Diskusi ini diselenggarakan atas dasar kepedulian sejumlah tokoh pendidikan di Indonesia terhadap masalah ujian yang masih tradisional. Melalui pertemuan ini diharapkan dapat menstimulus pelaku pendidikan untuk mengetahui keunggulan ujian berbasis komputer.
Helmi Rosana, Kepala SMA Negeri Unggulan M.H. Thamrin Jakarta dan Asriyanto, Wakil Ketua Pelaksana Ujian Nasional SMA Negeri 70 Jakarta, perwakilan dari sekolah yang pernah melaksanakan Ujian Nasional berbasis komputer. Mereka mengatakan, dalam melaksanakan Ujian Nasional berbasis komputer banyak kendalanya.
Di antaranya kurangnya komputer, sehingga sekolah harus meminjam milik siswa. Sejauh ini 8 dari 10 SMA dengan peringkat teratas di DKI Jakarta sudah mengaplikasikan Ujian Nasional berbasis komputer. Pengerjaan ujian dengan komputer memiliki dampak positif terhadap nilai siswa.
Iman Usman, CEO Ruangguru.com, mengatakan menyediakan sarana berlatih bagi siswa secara cuma-cuma. "Ini merupakan tanggung jawab sosial bagi kami sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan.”
Ujian Nasional berbasis komputer akan menjadi kebijakan yang terus dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah di DKI yang berpartisipasi tahun ini dmencapai 838.
